Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020

Keterangan itu disampaikan terkait sejumlah pemberitaan tentang ketidakpuasan ABK asal
Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Taiwan.
"Demi menjamin hak pekerja nelayan asing, pemerintah Taiwan sudah menetapkan tata cara
perizian dan manajemen nelayan asing yang bekerja di luar peraian Taiwan. Pemilik dan pelaut
wajib menandatangani perjanjian yang jelas mengatur hak pelaut asing tersebut, di mana
dijamin pembayaran upah minimum nelayan asing adalah US$ 450 dan pemberian asuransi
kesehatan dan kematian," tulis TETO.

Disebutkan, kapal ikan Taiwan menerapkan sistem bonus untuk ABK yang memiliki pengalaman
serta kemampuan lebih dan bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Namun, diakui, sistem ini
juga memungkinkan adanya perselisihan, karena eksploitasi waktu kerja yang berlebihan.

Disebutkan, telah masuk 120 laporan kasus permasalahan upah ABK asing dari Indonesia dan
kapal ikan Taiwan. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa mayoritas kasus adalah perselisihan gaji
dan waktu kerja yang berlebihan.
Berdasarkan undang-undang Taiwan, setelah melalui pemeriksaan, semua orang yang
melanggar akan diberikan sanksi keras atau dihukum. Contohnya, pada 16 Maret 2020, kapal
Taiwan JIN HSING CHI NO.3 terbukti melakukan kecurangan melalui agen dengan menahan gaji
satu orang pelaut asing senilai US$100 setiap bulan dan tidak mebayarkan secara penuh gaji
sesuai perjanjian. Pemerintah Taiwan pun menghukum lembaga agen sebesar NT$ 1 juta atau
senilai Rp 450 juta.

Selain itu, pihak berwajib yang mengelola industri perikanan Taiwan mendirikan jalur khusus
penanganan keluhan dan secara berkala melakukan investigasi. Segera setelah ditemukan
pelanggaran aturan dan hak para nelayan, penegakan hukum dijalankan terhadap pemilik kapal
atau petugas.

Saat ini, Taiwan meregistrasi 12.983 orang ABK asal Indonesia, dua pertiga direkrut agen di
negara ketiga. Cara ini sangat rapuh terhadap praktik eksploitasi ABK. Karena itu, Taiwan telah
membangun lembaga perizinan, terintegrasi, menjamin tanggung jawab dan sistem evaluasi,
serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan agen. Setiap bulan pemerintah Indonesia
memperbarui daftar pelaut asing dari Indonesia, pada saat yang sama kedua belah pihak
menjamin bisnis struktur pertahanan ikan.

Disebutkan, secara umun, hubungan nelayan Indonesia dan pemilik kapal ikan Taiwan harmonis
dan saling membantu. Pemerintah Taiwan juga sangat melindungi hak nelayan asing, karena itu
hanya terjadi sedikit sekali sengketa hak pekerja asing. Sejak ditetapkannya tata cara perizian
dan manajemen nelayan asing yang bekerja di luar peraian Taiwan, nelayan asing memperoleh
perlidungan yang efektif, sehingga kasus jauh berkurang.

"Taiwan akan untuk terus berkerja sama dengan Indonesia dengan bersama-sama
mempromosikan manajemen kapal ikan yang baik dan perlindungan hak para nelayan," tulis
TETO.
Pemerintah Taiwan menyediakan jalur aduan untuk ABK Indonesia yang merasa diperlakukan
tidak adil, yaitu pada nomor +886-2-8073-3141 kepada petugas yang berwenang di Taiwan dan
nomor +62-21-515-3939 kepada kantor perwakilan Taiwan di Indonesia.

Sumber:BeritaSatu.com.

186