Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2021
P. 78

Kebijakan penyaluran BSU 2021, diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan
              Kerja  (PHK)  dan  membantu  pekerja/buruh  yang  dirumahkan  atau  berkurang  gajinya  karena
              pembatasan jam kerja.

              Pemberian  bantuan  merupakan  salah  satu  pelaksana  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional
              (PEN).  Jumlah  calon  penerima  BSU  diestimasi  mencapai  kurang  lebih  8  juta  orang  dengan
              kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.

              Berikut ini syarat penerima BSU yang dikutip dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan
              @kemnaker:

              - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

              - Pekerja/Buruh yang menerima gaji/upah

              - Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji/upah paling banyak
              sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai upah yang dilaporkan
              kepada BPJS Ketenagakerjaan

              - Merupakan peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021

              - Pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Program
              Bantuan Produktif Usaha Mikro.
              - Bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga dan level
              4 yang ditetapkan oleh pemerintah

              - Bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real
              estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan

              Daftar Wilayah yang Pekerja Penerima BSU
              Dalam  syarat  penerima  subsidi  gaji,  disebutkan  bahwa  pemerintah  akan  menyalurkan  BSU
              kepada pekerja yang berada di PPKM Level 3 dan Level 4.

              Berikut  daftar  wilayah  yang  pekerjanya  mendapatkan  subsidi gaji  Rp  1 juta  dari  pemerintah
              berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 :

              DKI Jakarta
              1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Level 4)


              2. Kota Administrasi Jakarta Barat (Level 4)
              3. Kota Administrasi Jakarta Timur (Level 4)

              4. Kota Administrasi Jakarta Selatan (Level 4)

              5. Kota Administrasi Jakarta Utara (Level 4)

              6. Kota Administrasi Jakarta Pusat (Level 4)

              Banten

              1. Kabupaten Tangerang (Level 3)

              2. Kabupaten Serang (Level 3)

              3. Kabupaten Lebak (Level 3)
                                                           77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83