Page 370 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 370
PENGUSAHA DESAK MENDAGRI ‘HUKUM’ ANIES SOAL REVISI UMP 2022
Antisipasi Kepala Daerah Lain yang Meniru Anies
Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi
sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena merevisi upah mini mum provinsi
(UMP) 2022.
Tak cuma Anies, para pengusaha juga menilai Tito perlu memberi sanksi kepada kepala daerah
lain jika ada yang mengubah besaran UMP 2022 sehingga kenaikan upahnya tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah dan Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan," ungkap Ketua Umum Apindo
Hariyadi Sukamdani saat konferensi pers virtual, Senin (20/12). Hariyadi mengatakan
permintaannya ini didasari oleh aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, dalam beleid itu sudah jelas bahwa
pemerintah pusat bisa memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah
yang tidak menjalankan pemerintahan sesuai aturan undang-undang.
Di sisi lain, Hariyadi menilai sanksi dan pembinaan ini perlu dilakukan agar tidak ada kepala
daerah lain yang mengikuti jejak Anies untuk mengubah besaran UMP 2022 yang tidak sesuai
dengan formula PP 36/2021.
Selain meminta Tito memberi sanksi dan pembinaan, Hariyadi menilai Kementerian
Ketenagakerjaan juga bisa memberi sanksi kepada kepala daerah yang melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan. Khususnya yang tertuang di PP 36/2021.
"Terutama soal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif
bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," ujarnya.
Lebih lanjut, Hariyadi mengimbau para pengusaha di Jakarta untuk tidak menerapkan besaran
UMP 2022 sesuai hasil revisi Anies. Sebab, UMP hasil revisi dianggap melanggar ketentuan PP
36/2021.
Selain itu, menurutnya, revisi UMP 2022 tidak bisa digunakan sebelum ada putusan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kendati begitu, pengusaha baru akan menggugat
keputusan revisi UMP Anies ke PTUN bila sudah ada peraturan gubernur (pergub) baru yang
diterbitkan.
"Menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap," katanya.
Para pengusaha di ibu kota diharapkan tetap menggunakan acuan UMP 2022 sesuai yang telah
ditetapkan Anies sebelumnya di Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021
tentang UMP 2022. Keputusan itu dikeluarkan pada 19 November 2021.
Hariyadi menambahkan ada sederet dampak negatif dari keputusan Anies merevisi UMP DKI
Jakarta 2022. Pertama, membuat upah minimum tidak bisa menjadi jaring pengaman sosial bagi
pekerja pemula tanpa pengalaman.
369
