Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 300

Imbauan  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor
              M/5/HK.04/III/2021 tentang Himbauan Penundaan Bepergian Ke Luar Kota Bagi Pekerja/Buruh
              Selama Libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943,
              tanggal 9 Maret 2021.

              Dalam poin kedua, SE yang ditujukan kepada para gubernur, Ida mengingatkan bahwa dalam
              kondisi terpaksa para pekerja/buruh yang menyebabkan pekerja/buruh harus bepergian ke luar
              kota, maka wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

              "Apabila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian
              ke  luar  kota  pada  periode  tersebut  (10  -  14  Maret  2021),  maka  yang  bersangkutan  wajib
              melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M," katanya.

              5M tersebut adalah menggunakan masker dengan benar, ketika berada atau berkegiatan di luar
              rumah tanpa terkecuali; mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; menjaga jarak dengan
              orang  lain  ketika  melakukan  komunikasi  antar  individu  (physical  distancing);  menjauhi
              kerumunan; dan membatasi mobilitas dan interaksi.

              Selain protokol kesehatan, pekerja/buruh yang terpaksa harus ke luar kota pada periode tersebut
              diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan
              Tugas Penanganan Covid-19, serta peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan
              tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

              Para  pekerja/buruh  pun  harus  mematuhi  kriteria,  persyaratan,  dan  protokol  perjalanan  yang
              ditetapkan  oleh  Kementerian  Perhubungan,  Satgas  Covid-19,  dan  protokol  kesehatan  yang
              ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

              Dalam  SE  ini,  Ida  juga  meminta  kepada  para  gubernur  untuk  menindaklanjuti  dan
              menyampaikan SE ini kepada bupati/wali kota, serta pemangku kepentingan terkait.







































                                                           299
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305