Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 290

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan, pihaknya terus mengumpulkan data
              nomor rekening peserta dan secara simultan melakukan validasi atas data yang diterima.
              "Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima BSU ini nantinya memang
              memenuhi kriteria yang ditentukan. Tujuannya tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat
              sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab/' tegas Agus melalui
              informasi tertulisnya.

              Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJamsostek menerapkan serangkaian kriteria yang merujuk
              selain dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, juga pada kriteria-kriteria normatif lainnya agar
              dana BSU tepat sasaran.

              "Calon  penerima  program  subsidi  upah  ini  sedikitnya  berjumlah  15,7  juta  pekerja  yang
              merupakan peserta aktif BPJamsostek yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia," tukasnya.

              Lebih rinci terkait Per-menaker 14/2020, kriteria yang diterapkan antara lain pekerja merupakan
              Warga Negara Indonesia (WNI), masuk pada kategori pekerja Penerima Upah (PU), merupakan
              peserta BPJamsostek aktif sampai dengan Juni 2020, dan memiliki upah terakhir di bawah Rp 5
              juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BPJamsostek.

              Selain  berpaku pada  kriteria  tersebut,  BPJamsostek  juga  menerapkan validasi  berlapis  untuk
              mengantisipasi kemungkinan dana BSU tidak tepat sasaran.

              Terdapat  sedikitnya  tiga  tahapan  validasi  yang  dilakukan.  Pertama  yaitu  validasi  awal  yang
              dilakukan bersama pihak eksternal yaitu perbankan. Pada tahap ini, nomor rekening yang telah
              dikumpulkan  oleh  BPJamsostek  sebanyak  lebih  dari  13,5  juta  nomor  rekening  diseleksi
              berdasarkan validitas nomor rekening, seperti keaktifan dan keabsahan nomor rekening.

              Pada tahap ini, BPJamsostek melakukan validasi dengan setidaknya 127 perbankan yang ada di
              Indonesia.

              Kedua, pada tahap ini BPJamsostek melakukan validitas internal atas data kepesertaan yang
              memenuhi kriteria seperti tertera pada Permenaker 14/2020, yakni terkait keaktifan kepesertaan
              BPJamsostek, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima BSU dari
              kategori pekerja PU.

              Ketiga, pada tahap ini, BPJamsostek melakukan validasi berdasarkan atas nomor NIK (Nomor
              Induk Kepen-dudukan) yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening.
              Ini  dilakukan  untuk  me-minimalisir  kemungkinan  terjadinya  penerima  bantuan  ganda  karena
              yang bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu perusahaan yang berbeda.

              "Bantuan  Penerima  Subsidi  Upah  ini  merupakan  salah  satu  nilai  tambah  bagi  pekerja  yang
              terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan daririsiko kerja
              dalam  bentuk  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  Jaminan  Kematian
              (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP)," ucapnya.

              Seperti  diketahui,  pemerintah  telah  menganggarkan  Rp  37,7  triliun  untuk  program  subsidi
              pekerja terdampak Covid-19. Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah
              Rp 600 ribu per bulan untuk 1 orang pekerja selama 4 bulan, atau tiap pekerja bisa mendapatkan
              total Rp 2,4 juta.

              Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali. Selain
              validasi  yang  dilakukan  BPJamsostek,  pemerintah  juga  diharapkan  melakukan  validasi  ulang
              untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana BSU ini
              berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah.

                                                           289
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295