Page 359 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 359

Judul               Besok Ribuan Buruh Demo Tolak Omnibus Law
                Nama Media          inilah.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://inilah.com/news/2578975/besok-ribuan-buruh-demo-tolak-
                                    omnibus-law
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-08-24 00:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sampai saat ini kami belum
              melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat Covid-
              19 dan resesi ekonomi

              positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Beberapa provinsi yang
              akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa
              Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya


              Ringkasan

              Dalam ranggka menolak Omnibus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19, buruh
              akan melakukan aksi unjuk rasa secara serenta di 20 provinsi, besok Selasa (25/8/2020). Hal
              tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.



              BESOK RIBUAN BURUH DEMO TOLAK OMNIBUS LAW
              Jakarta - Dalam ranggka menolak Omnibus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat Covid-
              19,  buruh  akan  melakukan  aksi  unjuk  rasa  secara  serenta  di  20  provinsi,  besok  Selasa
              (25/8/2020). Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
              Said Iqbal.

              "Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
              besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi," kata dalam keterangan tertulisnya, Senin
              (24/8/2020).
              Omnibus Law, dianggap merugikan buruh dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota
              (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta pemberlakukan upah per jam.





                                                           358
   354   355   356   357   358   359   360   361