Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya
pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
RUU tersebut dinilai mampu menggenjot kinerja pelaku usaha, tidak terkecuali usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM).

Menurutnya, RUU Omnibus Law sudah memfasilitasi para pelaku UMKM, khususnya pada tahap
pengesahan perizinan. Melalui regulasi sapu jagat tersebut, pemerintah juga telah berupaya
dalam meminimalkan persyaratan yang diperlukan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan izin
usahanya.

Bahlil menginginkan agar UU Omnibus Law dapat mempermudah izin UMKM hanya dengan
selembar saja.

Dengan penyerapan tenaga kerjavhingga 120vjutaorang, UMKM disebut memiliki peranan
penting dalam perekonomian nasional.

Selain mempermudah proses perizinan, Bahlil juga mendorong agar produk UMKM dapat
ditingkatkan konsumsinya. Bahkan, guna meningkatkan kualitas, para pelaku usaha besar
diwajibkan untuk menggandeng UMKM.

Ia juga menegaskan, bahwa UMKM dengan industri besar sama pentingnya, apalagi di tengah
pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini, UMKM diproyeksikan mampu menggenjot kinerja
realisasi investasi nasional.
UMKM mempunyai potensi dan peran strategis dalam perekonomian nasional, terbukti UMKM
dapat bertahan dan menggerakkan roda perekonomian dalam menghadapi krisis ekonomi,
maupun untuk jangka panjang di masa depan.

Kemenkop UKM mencatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta unit usaha.
Untuk itu, pemberdayaan dan perlindungan UMKM menjadi hal yang penting dibahas dalam RUU
Cipta Kerja. Apalagi UMKM merupakan suatu solusi untuk menghadapi bonus demografi di masa
depan.

Ketua Komite tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Handito Joewono juga
mengatakan bahwa Omnibus Law juga perlu menyasar Usaha Mikro Kecil Menengah.

Handito menuturkan, banyak peraturan yang memang menghambat, khususnyauntuk para
pelaku UMKM. Beberapa waktu lalu, ada kasus produk UMKM di salah satu daerah yang nyaris
gagal ekspor. Sebab tidak mengantongi surat izin sebagaimana persyaratan undang-undang
yang berlaku.

Pada kesempatan berbeda, Muhammad Firdaus selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB mengatakan. Usaha Mikro perludiberikan kemudahan administrasi perpajakan.
Kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Ada kemudahan
pengurusan HAKI, impor bahan baku dan fasilitasi ekspor.

Tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Raha-
diansyah, ia menyatakan bahwa Omnibus Law juga dapat memberikan kemudahan permodalan
bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Lanjurnya, secara spesifik RUU Cipta Kerja secara otomatis akan mempermudah permodalan
UMKM. Dia mengatakan modal adalah kendala yang dihadapi UMKM saat ini.

Dirinya juga menambahkan UMKM adalah garda terdepan! perekonomian bangsa. Dia mencatat
90 persen orang bekerja di sektor UMKM. Jika pelaku UMKM meudah mendapatkan permodalan

61