Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2021
P. 36
PULIHKAN DAYA BELI MASYARAKAT, LEGISLATOR PKS MINTA THR TIDAK DICICIL
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pengusaha agar pembayaran
tunjangan hari raya (THR) tidak diberikan dengan cara dicicil. Dia juga berharap pemerintah
tidak membuka celah agar THR bisa dicicil.
Mufida meminta pelaksanaan pembayaran THR dengan dicicil tahun 2020 saja dilakukan
evaluasi. Terlebih ada informasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang
menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai melakukan pembayaran cicilan
THR. "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan
menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang. Kita ingin daya beli masyarakat meningkat
pada saat Ramadan dan Idul Fitri," ujar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/3).
Mufida menekankan, saat ini pemulihan ekonomi sudah terlihat. Data BPS menyebut
pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal III-kuartal IV berangsur membaik meski masih berada
di zona negatif. Berturut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II (-5,32) pada kuartal
III (-3,43), dan pada kuartal IV (-2,19).
Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri
pengolahan, dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata
pertumbuhan 2 persen. "Saya harap pemerintah memperjuangkan hak-hak pekerja. Saat ini ada
sinyal perekonomian mulai membaik. Para pekerja sudah mulai bekerja seperti saat sebelum
pandemi, hanya saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol Covid-19. Sehingga
kesejahteraan pekerja harus diberikan sebagaimana mestinya," kata Mufida.
"Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk
membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan perundangan yang ada,"
tambahnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan, Dinas Tenaga Kerja setempat juga
bisa menjadi jembatan pencarian jalan keluar terutama bagi perusahaan kecil yang masih
terdampak. "Untuk perusahaan kecil jika akan ada kebijakan khusus, bisa melakukan dialog soal
THR dengan serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja setempat," ungkapnya.
35
