Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2021

Perubahan skema program Kartu Prakerja menurut rencana dilakukan pada semester 11-2021.
Kartu Prakerja tak akan jadi program semibantuan sosial (bansos) lagi, tetapi fokus pada
peningkatan kapasitas pekerja. Dampaknya, bobot anggaran akan lebih berat pada kelas
pelatihan, bukan insentif bansos (Kompas, 29/3/2021).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Senin (29/3/2021),
menilai, Kartu Prakerja memang perlu difokuskan pada fungsi awalnya. Sifat program yang
selama ini setengah-setengah antara pelatihan dan bansos membuat kedua fungsi itu tidak
maksimal.

Kelas pelatihan daring hanya jadi formalitas sebagai syarat mendapatkan insentif uang saku.
Sementara insentif bansos tidak mengalir ke tangan yang tepat. Berdasarkan Survei Angkatan
Kerja Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas peserta Kartu Prakerja bukan pekerja
yang pemasukannya terdampak Covid-19.

BPS mencatat, 66,47 persen peserta Kartu Prakerja masih berstatus bekerja, 22,24 persen
peserta pengangguran, dan 11,29 persen tergolong bukan angkatan kerja. Dari kelompok yang
berstatus bekerja, 63 persen masih bekerja penuh, sementara 36 persen lain berstatus setengah
pengangguran.

Menurut Sitti Nur Shabrina (23), peserta Kartu Prakerja Gelombang 13, sebagian masyarakat
masih memahami program itu sebagai bansos semata. "Maka banyak yang kaget ketika (mereka)
diharuskan ikut pelatihan," katanya.

Dia berharap pemerintah memfokuskan Kartu Prakerja pada angkatan kerja. Selain untuk
memperbesar peluang mereka mengakses program ini, pengembalian Kartu Prakerja ke tujuan
awal akan mengurangi kecurangan, seperti peserta mendaftar lagi dengan identitas yang lain.

Lebih terarah

Timboel menambahkan, pekerja terdampak Covid-19 tetap membutuhkan bantalan sosial.
Bantuan tidak perlu disediakan melalui Kartu Prakerja, melainkan program lain. Ia mengusulkan
program bantuan subsidi upah, yang sementara dihentikan pemerintah, dihidupkan lagi dengan
fokus lebih terarah.

Pandemi belum selesai, masih banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja. Bantuan
subsidi upah harus dirancang tetap bisa membantu pekerja terdampak. Sebab, mereka bukan
masyarakat miskin yang tersentuh program bansos umum," katanya.

Program bantuan subsidi upah sebaiknya disalurkan khusus kepada pekerja terdampak Covid-
19. Pendaftaran hanya dibuka untuk perusahaan yang memangkas upah atau merumahkan
pekerja tanpa upah.

Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, seiring kembalinya Kartu Prakerja pada fungsi
awal, pemerintah akan memperbaiki program bansos yang sudah ada agar lebih baik dan
terarah.

Terkait bansos khusus pekerja, kata Rudy, pemerintah akan mengandalkan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). "Kita kembali pada JKP, seharusnya, kan, sudah bisa segera diterapkan karena
peraturan pemerintahnya sudah keluar. Pekerja bisa mendapat uang tunai, pelatihan, dan
informasi kerja sekaligus," kata Rudy.

JKP sebagai program perlindungan sosial dalam BP Jamsostek diberikan kepada pekerja yang
ter-PHK. Namun, manfaat program baru efektif diterima pekerja pada awal 2022. Manfaat itu
juga tidak bisa didapatkan pekerja yang terkena PHK akibat pandemi tahun 2020 dan 2021.

6