Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 4
Ringkasan
Pemerintah Indonesia berharap keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran
Indonesia (PMI) per 18 Desember 2020 bukan kebijakan yang didorong oleh kepentingan politik.
"Saya berharap keputusan Taiwan ini tidak didorong alasan politis, tetapi lebih ke alasan medis,"
kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, dikutip dari
Antara, Jumat (18/12/2020).
PEKERJA MIGRAN DILARANG MASUK TAIWAN, ADA LATAR BELAKANG POLITIS?
Pemerintah Indonesia berharap keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran
Indonesia (PMI) per 18 Desember 2020 bukan kebijakan yang didorong oleh kepentingan politik.
"Saya berharap keputusan Taiwan ini tidak didorong alasan politis, tetapi lebih ke alasan medis,"
kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, dikutip dari
Antara, Jumat (18/12/2020).
Hal tersebut merespons keputusan Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC) Taiwan yang
melarang masuk seluruh pekerja migran Indonesia tanpa batas waktu yang ditentukan karena
kasus Covid-19 yang diyakini terus memburuk.
"CECC akan memutuskan kapan larangan itu dicabut sesuai dengan status pandemi COVID-19
di Indonesia," kata badan penanggulangan pandemi Taiwan sebagaimana disiarkan di laman
resminya.
Menurut Benny, keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran Indonesia itu
gegabah dan terlalu cepat, padahal pemerintah telah menyampaikan komitmen dan
keseriusannya untuk mengirim pekerja migran yang sehat dibuktikan dengan hasil tes PCR Covid-
19 negatif.
Ia menjelaskan larangan itu bermula dari temuan sekitar 85 PMI yang terkonfirmasi positif Covid-
19 saat mereka tiba di Taiwan. Temuan itu menjadi alasan Taiwan menangguhkan sementara
penerimaan buruh migran Indonesia dari 14 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI) yang menyalurkan 85 PMI positif Covid-19 itu ke Taipei.
Selepas dari penangguhan itu, BP2MI pada awal bulan ini menghubungi Kantor Dagang dan
Ekonomi Taiwan (TETO) Jakarta dan dua lembaga itu bertemu untuk membahas penangguhan
tersebut pada 2 Desember 2020.
"Setelah penangguhan, saya langsung melakukan sidak [inspeksi mendadak] ke dua perusahaan
dan memeriksa bagaimana prosedur kesehatan itu dilakukan dan dari pantauan kami semua
memenuhi syarat. Esok harinya pada 2 Desember, BP2MI bertemu dengan TETO dan kita
menyampaikan keseriusan Pemerintah Indonesia terkait masalah ini dan mengajak TETO bekerja
sama untuk memantau proses pengiriman PMI," terang Benny.
Dalam pertemuan itu, BP2MI mengajak TETO ikut memeriksa proses pemeriksaan kesehatan di
Indonesia dan Indonesia juga meminta agar perwakilannya dapat memeriksa bagaimana tes PCR
dilakukan kepada para PMI setibanya mereka di Taipei.
"Kemungkinan mereka [para PMI] tertular di Taiwan sangat terbuka, karena mereka saat tiba di
sana tidak langsung di tes [PCR] tetapi telah dikarantina beberapa hari," terang Benny.
Tidak hanya itu, Benny juga menegaskan seluruh buruh migran Indonesia yang diberangkatkan
ke Taiwan telah menjalani tes PCR, bahkan sebelum aturan itu diwajibkan oleh otoritas di Taipei.
3
