Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 221
TAIWAN TANGGUHKAN PENEMPATAN PMI, PEMERINTAH DIMINTA
MENYELESAIKAN
Pemerintah diminta perlu menyelesaikan penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) oleh Taiwan karena tingginya kasus Covid-19 di kalangan PMI. Hal ini agar tidak
menambah angka pengangguran.
"Masalah ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Penangguhan PMI berpotensi
menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi tidak jarang
para PMI menjadi tulang punggung keluarga di kampung halamannya," terang Anggota Komisi
IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, dalam keterangan resminya.
Perlu diketahui, TETO (Taipei Economic and Trade Office), kantor perwakilan ekonomi dan
perdagangan Taiwan di Indonesia, menangguhkan kedatangan PMI ke negaranya setelah
ditemukan adanya 60 orang yang positif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR di sana. Padahal,
menurut info pejabat BP2MI, tes PCR-nya di Indonesia negatif.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hal ini perlu dicek silang dengan teliti, apakah
60 orang tersebut terpapar di Indonesia atau justru di sana, saat dalam masa karantina. "Cek
silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang Indonesia di mata internasional. Jangan
sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif Covid-19," katanya.
Menunggu Jadwal Berangkat, Calon Pekerja Migran Dilatih Berbahasa Jepang Pemerintah, ujar
Netty, juga harus menginvestigasi perusahaan yang memberangkatkan PMI (P3MI) agar bekerja
secara profesional. "Harus ada pengawasan standar agar P3MI bekerja jujur dan profesional.
Pastikan tidak ada oknum yang sengaja memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan.
Kenapa bisa di sini hasil tes negatif, tetapi saat dites di sana hasilnya positif. Ini perlu diselidiki
karena menyangkut martabat Indonesia di mata dunia," pesan Netty.
Sementara itu, pihak TETO menyampaikan di Jakarta (19/12/2020) bahwa penangguhan
penempatan PMI di Taiwan lebih pada alasan kesehatan akibat pandemi Covid-19, bukan karena
motif yang berkaitan dengan masalah politik.
220
