Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2020

justru menganggap surat edaran inilah yang membuka peluang pengusaha tak
membayar upah sesuai dengan ketentuan karena membolehkan besaran upah
dibayar seturut kesepakatan....

Jangan dibalik. Ini justru untuk menyelamatkan agar pengusaha tidak sepihak
merumahkan pekerjanya. Jangan sampai pengusaha mengambil langkah sepihak.
Apa pun yang dilakukan pengusaha harus didialogkan dengan buruh. Kalau tidak
diatur begitu, pengusaha akan secara sepihak melakukan langkah-langkah dengan
alasan wabah Covid-19.

Lalu bagaimana pemerintah menjamin para pekerja yang dipecat atau dirumahkan
tidak makin miskin?

Kami sudah menyiapkan program Kartu Prakerja. Untuk menangani dampak krisis
wabah corona ini, skemanya berubah. Lebih banyak diarahkan untuk pekerja yang
di-PHK, tidak dibayar, atau dibayar separuh.

Program ini juga untuk pelaku usaha mikro-kecil. Orientasinya tidak lagi pada
pencari kerja. Anggaran untuk Kartu Prakerja ini dulusebelum postur anggaran
diubah untuk penanganan Covid-19sebanyak Rp 10 triliun. Sekarang Rp 20 triliun.
Dulu penerimanya hanya 2 juta orang, sekarang 5,6 juta orang.

Apa yang akan diberikan program ini?

Bantuan akan diberikan selama empat bulan. Insentifnya Rp 600 ribu per orang
selama empat bulan. Pelatihannya juga mengikuti aturan physical distancing dan
social distancing. Pelatihan kerja secara online. Nilai pelatihan maksimal Rp 1 juta.

Basis data penerima Kartu Prakerja dari mana?

Setiap kementerian dan lembaga bekerja mengumpulkan. Kementerian
Ketenagakerjaan mengidentifikasi melalui serikat buruh, pengusaha, dan dinas
tenaga kerja.

Data pekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Kementerian
Koperasi dan UMKM. Data pekerja informal sektor pariwisata dikerjakan
Kementerian Pariwisata. Pendataan ini sudah berjalan.

Lantas data siapa yang akan menjadi acuan?

Semua data akan dipakai. Nanti diverifikasi. Program ini dikomandoi Kementerian
Koordinator Perekonomian. Data itu akan disinkronkan dengan data yang ada di
Kementerian Dalam Negeri untuk memeriksa usianya, apakah mereka masih
bersekolah atau tidak. Acuannya, usia 18 tahun sudah tidak bersekolah.

Apakah kuota sebanyak 5,6 juta orang itu akan cukup untuk mencakup besarnya
potensi kenaikan tingkat pengangguran gara-gara Covid-19?

Page 70 of 210.