Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 7
BEREDAR SURAT DEMO BURUH LANJUTAN SELAMA 5 HARI, KSBSI: ITU INSTRUKSI
UNTUK SELURUH INDONESIA
Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (DEN KSBSI) Surnadi menjelaskan, surat pemberitahuan aksi yang beredar terkait
demo selama 5 hari.
Ia mengatakan, seruan tersebut berlaku untuk buruh seluruh Indonesia dan tidak hanya terpusat
di Jakarta.
"Aksinya 12 - 16 Oktober itu instruksi untuk seluruh Indonesia," kata dia saat dihubungi
Tribunnews. com, Rabu (14/10/2020).
Surnadi melanjutkan, untuk aksi tanggal 12 Oktober lalu, sejumlah buruh turun di wilayah
Serang, Jakarta, Bogor dan Bekasi.
Di hari itu, buruh telah melakukan aksi longmarch dari Patung Kuda menuju Istana Negara.
"Untuk yang kemarin (tanggal 13 Oktober) bersama ormas itu, sebenarnya ada buruh dari
Tangerang yang mau ke Jakarta cuma di tahan di Daan Mogot. Kalau mau melawan bisa cuma
pasti chaos kita enggak mau," terang dia.
Sementara hari ini, ia melanjutkan, ada 15 ribu buruh turun di Banten, lalu di Lampung, maupun
Batubara, Sumatera Utara.
"Kalau besok (tanggal 15 oktober) lumayan banyak buruh yang turun ada di Palembang, Riau,
kota Bandar Lampung, Kalimantan Selatan juga ada," katanya lagi.
Menurutnya aksi di seluruh Indonesia ini masih berlangsung hingga tanggal 16 Oktober
mendatang.
"Sampai tanggal 16 lah kita masih aksi. Kita menunggu instruksi lagi kemungkinan aksi di Jakarta
turun lagi tanggal 16," jelasnya.
Saat disinggung jumlah yang buruh yang turun selama 5 hari berturut-turut ini, Surnadi
mengatakan ada kurang lebih 670ribu buruh dari seluruh Indonesia.
"Totalnya itu dari 27 provinsi dan 241 kabupaten atau kota yan turun (buruhnya)," ujarnya.
Dalam surat tersebut, KSBI menyatakan menolak pengesahan rancangan Undang-undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020.
KSBI perlu menyampaikan, bahwa KSBI dalam pertemuan Tim Tripartit tidak diakomodasi dalam
UU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan.
Kemudian, Undang-undang Omnibus Law klaster ketenagakerjaan dinilai sangat mendegradasi
hak-hak dasar buruh jika dibandingkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Selain itu, KSBI menilai setidaknya ada empat hak yang mendasar buruh yang direbut, yaitu
PKWT atau kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan
pengupahan diturunkan, dan besaran pesangon diturunkan.
Terakhir, KSBSI menilai beberapa ketentuan yang dirancang dalam UU Omnibus Law pada pihak
pengusaha melalui Kadin dan Apindo dalam Tim Tripartit pada 10-13 Juli 2020 telah sepakat
dengan Tim Serikat Pekerja atau Serikat Buruh untuk tetap sesuai eksisting.
6
