Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 160
Diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja kini tengah dalam proses pembuatan peraturan turunan.
Peraturan ini masih berupa rancangan peraturan pemerintah (RPP). Penolakan terhadap aturan
tersebut, menurut Nining harus sesuai ketentuan hukum dan kondisi sosial di masyarakat.
Penolakan, kata dia juga tetap memperhatikan situasi saat ini, terutama terkait lonjakan kasus
Covid-19 di Tanah Air. "Tetap mengutamakan kesehatan saat melakukan penolakan. Karena saat
ini situasinya pandemi," jelasnya.
"Karena pandemi, alangkah baiknya penyampaian pendapat dilakukan melalui jalur dialog atau
audiensi kepada pihak terkait. Bisa juga secara virtual melalui Zoom misalnya, demi terciptanya
situasi kamtibmas yang kondusif dan kesehatan tetap terjaga," imbuh Nining.
RPP turunan UU Cipta Kerja sendiri, antara lain tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Harmonisasi RPP dengan kementerian/lembaga terkait telah rampung. Selanjutnya, ialah
perapian. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan.
Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkannya kembali kepada Sekretariat Negara
agar dapat dilakukan proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
159
