Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 210
Pertama paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Kedua,
nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi.
"Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud menggunakan
data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," bunyi pasal 36 ayat 3
seperti dikutip dari merdeka.com, Senin (22/2/2021).
Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib
mempertimbangkan soal mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha
berteknologi tinggi dan padat modal.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait dengan
penangguhan upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM).
"UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa
ditangguhkan, ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja," jelas dia dalam video conference di
Jakarta, Rabu (7/10).
Disamping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM.
"Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur
pengupahannya dalam UU Cipta Kerja," jelas dia.
Dia menegaskan, dalam memberikan perlindungan itu tidak harus hanya kepada pekerja formal
saja. Tapi juga harus memastikan bagi sektor UMKM .
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan
pelaksana UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Aturan ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI. UU
Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 resmi berlaku sejak
diundangkan tanggal 2 November 2020.
Keberadaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditujukan untuk menyediakan seluas-luasnya
lapangan kerja yang berkualitas, memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM),
menyederhanakan (simplifikasi) regulasi dan meningkatkan ekosistem investasi dalam rangka
percepatan proyek strategis nasional.
"Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja secara lengkap dapat diakses melalui Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara www.jdih.setneg.go.id,"
ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto
dalam keterangannya, Minggu (21/2/2021).
Berikut tautan lengkap peraturan pelaksana UU Cipta Kerja seperti melansir laman Setkab. Apa
saja? 45 Peraturan Pemerintah 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021; 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021; 3.
209
