Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 269
Ringkasan
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran makin nyata di Kabupaten Subang.
Hal itu satu di antaranya dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang
kini tengah berjalan dinilai cukup menghambat produksi perusahaan.
PERUSAHAAN DI SUBANG MEGAP-MEGAP AKIBAT PPKM, ADA YANG NIAT TUTUP,
ANCAMAN PHK MASSAL MENGEMUKA
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran makin nyata di Kabupaten Subang.
Hal itu satu di antaranya dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang
kini tengah berjalan dinilai cukup menghambat produksi perusahaan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati,
mengatakan, dia sudah melakukan kunjungan ke seluruh perusahaan yang tergabung dalam
anggota Apindo Subang dan rata-rata mengeluhkan hal yang sama.
"Jelas sangat berdampak. Kami dalam empat hari ini kunjungan ke beberapa perusahaan.
Dengan adanya penerapan 50 persen staf WFO sangat menghambat kemampuan produksi di
perusahaan masing-masing," ujar Asep ketika ditemui di Kantor Apindo Jalan Ahmad Yani,
Kabupaten Subang, Jumat (23/7/2021).
Dengan adanya aturan tersebut, Asep mengungkapkan beberapa perusahaan sudah mulai
merencanakan PHK kepada karyawannya.
"Kami selain melakukan sosialisasi juga membujuk perusahaan agar lebih sabar dan tenang
menghadapi PPKM. Ada beberapa perusahaan yang sudah mulai merencanakan PHK karena
begitu berat membayar gajih untuk 50 persen karyawan yang dirumahkan," kata dia.
Asep juga menyayangkan sikap petugas yang belum melakukan sosialisasi aturan PPKM baru
namun sudah melakukan penindakan.
"Padahal arahan Gubernur Jawa Barat, sebelum ada penindakan, perusahaan diberi sosialisasi,
teguran lisan, teguran tulisan sampai penindakan," ucapnya.
Selanjutnya, kata Asep, kami menilai aturan itu bagaimana cara membatasi kerumunan, dan hal
itu sudah diterapkan perusahaan secara teknis.
"Prokes ketat juga dilakukan perusahaan, mulai dari swab dua kali dalam seminggu untuk
mengantisipasi, bahkan secara teknis misalnya pabrik itu kapasitas 2.000 orang, tapi
karyawannya kan hanya 600 masak harus di pangkas lagi 50 persen. Jumlah karyawan di situ
saja sudah kurang dari 50 persen," paparnya.
Sementara antisipasi rencana mogok massal, dia berencana meninjau seluruh perusahaan dan
membujuk pihak perusahaan agar tidak melakukan PHK.
"Baru 21 hari PPKM, beban mereka sudah terlalu berat untuk menanggulangi produksi yang
sudah jauh-jauh hari dipesan oleh buyer. Bahkan satu perusahaan sudah menarik diri jika PPKM
berlangsung selama satu bulan mereka akan tutup," ucapnya. (*)
268
