Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih
menunggu regulasi BSU oleh pemerintah. Regulasi tersebut akan mengatur syarat dan kriteria
tentang detail peserta BP Jamsostek yang berhak mendapatkan BSU, seperti kelompok segmen
pekerja, tanggal kepesertaan aktif, besaran upah maksimum, kategori jenis industri dan wilayah
terdampak, serta besaran BSU yang akan diterima.

"Kami siap untuk dukung Pemerintah salurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya
juga kami telah menyampaikan usulan-usulan alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan
kami serahkan sesuai regulasi yang akan ditetapkan Pemerintah", ujar Anggoro dalam
keterangan resminya, Sabtu (24/7).

Anggoro juga menyatakan pengalaman BSU sebelumnya akan membantu BP Jamsostek
menyajikan data yang lebih baik. Sekadar informasi, BP Jamsostek telah menyerahkan data
kepada pemerintah sebanyak 12,4 juta pekerja dari sekitar 413.000 perusahaan pada tahun
2020.

Sementara itu, Anggoro meminta perusahaan atau pemberi kerja harus memastikan hak seluruh
pekerja untuk terdaftar di BP Jamsostek telah terpenuhi sesuai regulasi Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek), karena perlindungan BP Jamsostek sangat penting di masa
Pandemi. Ditambah lagi Pemerintah selalu menggunakan data kepesertaan tersebut untuk
penyaluran bantuan seperti BSU.

Dirinya juga bilang kalau para pekerja bisa langsung mengecek status kepesertaan pada BP
Jamsostek melalui aplikasi mobile BPJSTKU yang dapat didownload di mobile store Android dan
IOS. Pekerja juga dapat bertanya langsung pada pengurus HRD masing-masing, apakah hak
perlindungan Jamsostek sudah didapatkan.

"Dengan tertib kepesertaan BP Jamsostek, perusahaan telah memastikan perlindungan
pekerjanya, terlebih lagi di masa pandemi ini. BSU ini merupakan nilai tambah sebagai peserta
BP Jamsostek, pastikan pekerja yang berhak akan mendapatkan sehingga dapat meringankan
beban mereka", tutup Anggoro.

68