Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Anwar mengungkapkan, ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia dan
Malaysia dalam pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.
Pertama, Konsep One Channel System (OCS). Ide dasar dari OCS adalah untuk mengurangi biaya
penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan hukum dan regulasi
yang berlaku di kedua negara.

"Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait
permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik," ujar
Anwar.

"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS, serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS," tambah Anwar.

Kedua, Konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini. Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.
"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja,"
katanya.

Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
"Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500," ungkap Anwar.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik.

Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program
REKALIBRASI sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus
ilegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status
menjadi pekerja legal.

Keenam, Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan hanya satu kali, yaitu
sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk mengurangi beban biaya penempatan. "Mengingat
saat ini pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia
dan setelah ketibaan PMI di Malaysia," ucap Anwar.

Ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa Perwakilan RI memiliki akses
kekonsuleran kepada PMI di Malaysia dan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU.(*)

74