Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021

melakukan perlindungan tenaga kerja indonesia. Hal tersebut menjadikan peranan swasta yang
lebih dominan dalam mengelola tenaga kerja ke luar negeri.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani mengatakan dalam
kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran
utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Informasi mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
harus menyeluruh dan utuh sehingga pada kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman
lebih dalam tentang peran utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran
Indonesia," ujar Benny.

Benny Rhamdani juga menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui diseminasi informasi dalam Rapat
Koordinasi Terbatas di tingkat Provinsi terutama di daerah-daerah kantong Pekerja Migran
Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Antonius Benny Susetyo menyatakan UU PMI memperkuat posisi pemerintah untuk melindungi
para PMI. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut menempatkan nilai kemanusiaan
menjadi sangat penting yang memberikan posisi yang terhormat pada PMI.

"Undang-Undang yang sekarang saat ini sebenarnya merupakan aktualisasi dari nilai pancasila
dalam kebijakan publik dimana nilai kemanusiaan mendapat tempat" ujar Romo Benny.

Lebih lanjut Romo menyatakan pentingnya UU tersebut menunjukkan negara hadir dalam
memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya pekerja migran indonesia.

Menurut dia, dengan hadirnya negara berarti mengaktualisasikan ideologi dalam praksis maka
dampak dari ideologi dirasakan oleh para pekerja migran dan masyarakat.
Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan hasil dari
Rapat Koordinasi Terbatas ini adalah menyiapkan langkah-langkah strategis dan aplikatif di
bidang ketenagakerjaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat di
luar negeri.

"Kita harapkan ada kesepakatan dengan Dinas Provinsi, Kabupaten dan kota untuk segera
membuat kerja sama dengan BP2MI dan pihak terkait sehingga kedepan terdapat langkah pasti
di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumbar," ujar Ansharullah Dalam kegiatan tersebut
juga dilakukan Penyerahan Piagam Apresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BP2MI
serta didampingi Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah kepada Pemerintah Kota Padang Panjang
dan Bupati 50 Kota yang telah menganggarkan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di
daerahnya. (jpnn).

63