Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 133
karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak
manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak
pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus
kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-
undangan," kata Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4//2021).
Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja
dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta
kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).
"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di- PHK ke unit
bisnis lain," jelas Sekjen Anwar.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha
semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga
terdampak pandemi COVID-19.
Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan persaingan
usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," katanya.
Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan
permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.
"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan
perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya.
132
