Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 FEBRUARI 2020
P. 18
sehingga dapat menjamin partisipasi dan kepercayaan publik dan efektivitas
pelaksanaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Di sisi lain, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan sebuah terobosan dan
menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan harmonisasi dan
sinkronisasi berbagai perundang-undangan yang selama ini saling tumpang tindih,
kontradiktif, menghambat kegiatan investasi serta seringkali menjadi sumber konflik
industrial, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut Nawawi, pembenahan berbagai regulasi yang tercakup dalam 11 klaster
pembahasan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat
meningkatkan kegiatan investasi, ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta
daya saing perekonomian Indonesia.
Dia juga mengatakan upaya perlindungan tenaga kerja juga harus mampu
mengakomodasi seluruh tenaga kerja di Indonesia.
Hingga saat ini, baru 53 juta pekerja atau 42 persen dari 126 juta pekerja, terdaftar
sebagai peserta Jaminan Sosial Nasional BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah
tersebut, 36 persen mencakup pekerja sektor formal, dan hanya 3,4 persen pada
pekerja sektor informal. (antara/jpnn)
Page 17 of 130.
