Page 105 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 105

WADUH! PEKERJA DI SULAWESI SELATAN BELUM DAPAT BANTUAN SUBSIDI UPAH

              SuaraSulsel.id  -  Sekretaris  Direktorat  Jenderal Pembinaan  Hubungan  Industrial Tenaga  Kerja
              Kementerian Tenaga Kerja, Surya Lukita Warman, mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan
              sedang berusaha memperluasn jangkauan Bantuan Subsidi Upah atau BSU.

              Hal ini disampaikan Surya, saat mendampingi Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke
              Provinsi Sulawesi Selatan 30 September 2021. "Kami juga sedang mengupayakan agar penerima
              bantuan tidak hanya diberikan kepada pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4 dan level 3,"
              katanya.

              Sebagai informasi, data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.508.527
              calon penerima. Kemudian setelah diverifikasi ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi
              bantuan sosial (bansos) atau telah menerima bantuan sosial lainnya.

              "Kebijakan ini diambil sesuai arahan dari Ibu Menteri Ida Fauziyah, bahwa prioritas penerima
              BSU ini pekerja yang tidak menerima program lain. Maksudnya agar ada pemerataan penyaluran
              berbagai bantuan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah," jelasnya.

              Dari  hasil  data  tersebut,  ternyata  masih  ada  sisa  anggaran  sebesar  Rp1,79  triliun.  Ini  yang
              sedang diusulkan untuk diperluas, termasuk ke wilayah yang belum tersentuh.

              Surya Lukita menambahkan, bagi daerah yang belum terjangkau bantuan subsidi upah (BSU).
              Agar  pemerintahnya  segera  berkirim  surat  dan  berkoordinasi  dengan  kementerian  terkait.
              “Dalam  waktu  dekat  ini,  Kemnaker  akan  bersurat  ke  Menko  Perekonomian  agar  disetujui,”
              tambahnya.

              Dia berharap agar Pemprov Sulawesi Selatan juga mempersiapkan data calon penerima BSU.
              Sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Seperti standar upah yang maksimal hanya
              Rp3,5 juta.

              Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyayangkan Sulawesi Selatan
              tidak kebagian BSU. Padahal, di Sulsel juga beberapa kabupaten dan kota juga menerapkan
              PPKM level 4. “Pertemuan ini akan kita tindak lanjut ke pusat. Agar BSU ini juga bisa menjangkau
              di Sulsel,” jelasnya.

              Antusiasme  juga  disampaikan,  Plt  Gubernur  Sulsel  Andi  Sudirman  Sulaiman  yang  akan
              menindaklanjuti dengan segera mengirimkan surat ke Kementerian terkait. Agar Sulsel juga bisa
              diprioritaskan kebagian BSU.

              Dalam kegiatan tersebut selain Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI, jajaran Pemprov. Sulawesi
              Selatan , dihadiri pula oleh Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO dan
              perwakilan KSPI Sulawesi Selatan.


















                                                           104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110