Page 306 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 306
juga memberikan perlindungan bagi PMI dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang
layak sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan PMI, sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal/Ditjen Imigrasi dapat membantu
memperketat pemberian verifikasi pemberkasan calon PMI, guna mencegah adanya sindikat
perdagangan yang melibatkan para PMI, yang biasanya menggunakan sejumlah modus, di
antaranya yaitu visa kunjungan yang dimanipulasi dan hanya bermodalkan tiket keberangkatan.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah harus menindak dan memberikan sanksi, sesuai peraturan
perundangan yang berlaku, terhadap agen-agen yang memberangkatkan PMI secara ilegal atau
tidak memenuhi persyaratan, dan tanpa ragu untuk mencabut izin usahanya, sekaligus juga
mengimbau agar calon PMI bisa lebih bijak dalam memilih agen resmi untuk memberangkatkan
serta tidak tergiur dengan iming-iming menggiurkan dari oknum agen.
Lebih jauh Bamsoet berpandangan pemerintah melalui BP2MI perlu membuat data agen yang
resmi, agar calon PMI tidak mudah tertipu, serta meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara
keberangkatan PMI, seperti syarat-syarat pemberkasan yang wajib dipenuhi, dan mengarahkan
calon PMI untuk berangkat pada agen keberangkatan yang resmi.
Dengan demikian diharapkan, PMI tidak terjebak pada agen yang tidak bertanggung jawab, yang
dapat membahayakan keselamatan PMI di negara tujuan.
305
