Page 359 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Lebih lanjut lagi, setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukanlah 758.327 data
pekerja yang dobel bansos atau sudah menerima bantuan sosial lain.
Tentunya data tersebut telah resmi dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU," ucap Dirjen Putri.

Sebagai informasi, program BSU tahun 2021, sedianya akan dituntaskan dan tersalurkan
semuanya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021
hingga akhir Oktober 2021 nanti. Hal ini menurut arahan dari Menaker, Ida Fauziyah.

Menaker Ida menghimbaubkepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening
pekerjanya supaya cepat menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Begitu juga para pekerja/ buruh yang telahmemenuhi syarat, akan tetapi belum menyerahkan
data nomor rekening bank-nya ke perusahaan agar segera menyerahkan ke perusahaan supaya
memperlancar proses pemberian bantuan.

"Saya mengimbau kepada seluruh perusahaan dan pekerja/ buruh di seluruh Indonesia yang
belum mendaftar di program BPJS Ketenagakerjaan, segera daftarkan diri kita dan pekerja/
buruh kita pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan
demikian kita semua dapat terlindungi, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini," ucapnya
pada beberapa waktu belakangan.
"Gunakanlah sebaik-baiknya dana bantuan yang telah diberikan. Patuhi protokol kesehatan, dan
terus optimis kita pasti bisa melewati masa sulit ini apabila bersama-sama," imbuhnya.

Syarat mendapat BSU 2021 Rp1 juta - WNI yang dibuktikan dengan NIK juga terdaftar sebagai
peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan
dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.

- Pekerja yang berhak mendapatkan bantuan harus bergaji paling banyak Rp3,5 juta, dengan
ketentuan pekerja/ buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling
banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh. Sebagai contoh upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00
dibulatkan menjadi Rp4.800.000.
- Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
ditetapkan pemerintah.

- Bekerja pada sektor industri barang komsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real
estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

- Bantuan juga diprioritaskan bagi pekerja/ buruh yang belum menerima program kartu prakerja,
program keluarga harapan, atau progam bantuan produktif usaha mikro.

Bank Penyalur Bank Penyalur BSU merupakan Bank Milik Negara yang terhimpun dalam
HIMBARA yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Khusus untuk penyaluran
dana bantuan kepada pekerja/ buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh, menggunakan Bank
Syariah Indonesia (BSI).

Menurut Menaker, untuk yang belum mempunyai rekening di bank itu, nantinya Kemnaker akan
membukakan rekening secara kolektof di Bank HIMBARA serta BSI.

358