Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 227
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyebutkan,
produktivitas Indonesia masih berkisar di angka 74,4 persen. Angka ini masih berada di bawah
rata-rata produktivitas ASEAN sebesar 78,2 persen.
Dari sisi produktivitas ini, Indonesia juga masih kalah dengan negara-negara tetangga, seperti
Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80
persen).
Bahkan, jika dibandingkan dengan negara lain yang produktivitasnya di bawah rata-rata ASEAN,
Indonesia masih kalah dari Laos (76,7 persen) dan Malaysia (76,2 persen).
"Environment peningkatan produktivitas ini dapat kita ciptakan melalui UU Cipta Kerja," kata
Sekjen Anwar Sanusi saat menyampaikan sambutan pada acara Forum Komunikasi Staf Ahli
Menteri (Forkomsam) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).
Sekjen Kemnaker mengatakan, peningkatan produktivitas tersebut dapat diwujudkan karena
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertujuan
menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan
lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas
birokrasi.
"Jadi, sekarang, kita tidak hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tetapi juga kita betul-betul
menciptakan ekosistem, environment ketenagakerjaan itu sendiri," katanya.
Selain produktivitas, UU Cipta Kerja juga bertujuan menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan
lainnya. Salah satunya adalah bonus demografi.
"UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Di mana
Indonesia kini memiliki bonus demografi dengan sebagian besar penduduknya berusia produktif
atau kerja," kata Sekjen Anwar.
Menurut Sekjen Kemnaker, UU ini juga dibutuhkan agar memanfaatkan bonus demografi, dan
membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Ditambah lagi, pandemi Covid-19 yang berdampak sangat besar terhadap sektor
ketenagakerjaan. Data yang tercatat oleh Kemnaker, terdapat 3,1 juta pekerja, baik yang
dirumahkan maupun yang terkena PHK, akibat pandemi Covid-19.
"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa.
Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja,"
pungkasnya. [*]
226
