Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 274
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyebut bahwa produktivitas
Indonesia masih berkisar di angka 74,4 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata
produktivitas ASEAN sebesar 78,2 persen.
Produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN. UU Cipta Kerja
diharapkan mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat mendukung peningkatan
produktivitas nasional.
SKEMA IZIN USAHA DI UU CIPTA KERJA DIPERTANYAKAN
Direktur Riset Indef, Berly Dhyatmika mempertanyakan terjadinya perubahan skema perizinan
berusaha di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana dari
yang sebelumnya sama, kini perizinan diatur berbeda-beda sesuai dengan tingkat risikonya
masing-masing.
"Jadi yang pertama simplenya ada yang dianggap risiko tinggi izinnya. Banyak dianggap
prosesnya dan pengawasannya dianggap risiko rendah itu lebih sedikit izin dan pengawasannya,
walaupun pertanyaan berikutnya adalah siapa yang meriset?," kata dia dalam diskusi virtual di
Jakarta, Jumat (13/11/2020).
Dia pun mempertanyakan, siapa yang meriset dan mengatur skema perizinan tersebut. Apakah
dilakukan di pusat, pemerintah daerah, atau juga melibatkan akademsi yang mendesain skema
perizinan tersebut.
"Khusus daerah hutan dan pedalaman juga tidak ada data di sana. Jadi secara konsep cukup
teruji tapi ketersediaan data dan analitis di pemda cukup berbeda," jelas dia.
UU Cipta Kerja dibuat untuk mempermudah perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin
menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 BAB III. Tingkat
risiko adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan.
Untuk bisnis berisiko rendah perizinan usaha hanya cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bisnis berisiko menengah izinnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan
yang berisiko tinggi membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha.
Pada pasal berikutnya menyebutkan penghapusan izin lokasi dengan kesesuaian tata ruang.
Kemudian integrasi persetujuan lingkungan dalam izin berusaha.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi
terhadap lingkungan. UU Cipta Kerja juga menghapus syarat investasi yang ada dalam UU sektor,
dan memindahkannya ke dalam Peraturan Presiden Daftar Prioritas Investasi.
Dwi Aditya Putra Merdeka.com
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Dongkrak Produktivitas Tenaga Kerja
Produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN. UU Cipta Kerja
diharapkan mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat mendukung peningkatan
produktivitas nasional.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyebut bahwa produktivitas Indonesia masih
berkisar di angka 74,4 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN
sebesar 78,2 persen.
273
