Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 30
Judul Aturan Turunan Klaster Ketenagakerjaan Pekan Ini
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2020-11-16 04:20:00
Ukuran 170x108mmk
Warna Warna
AD Value Rp 34.170.000
News Value Rp 102.510.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Ke-maker) Aturan
turunan sedang dalam tahap sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Ke-maker)
Sebelumnya sudah melakukan diskusi dengan buruh dan pelaku usaha tapi itu adalah stake
holder terbatas
negative - Kahar S C'ahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) KSPI tidak
bersedia ikut membahas aturan turunan
Ringkasan
Kementerian Tenaga Kerja janji menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) empat
Peraturan Pemerintah (PP) di sektor ketenagakerjaan sebagai turunan dari UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja pada pekan ini. Pertama, RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Kedua, RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Wakt u Istirahat Kerja, serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Ketiga RPP tentang Pengupahan, dan keempat RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemaker) Anwar Sanusi mengungkapkan hal
ini pekan lalu. Anwar menyatakan, penyusunan RPP belum kelar lantaran Kemnaker memegang
prinsip kehati-hatian. Alhasil, proses pembuatan aturan turunan memakan waktu.
ATURAN TURUNAN KLASTER KETENAGAKERJAAN PEKAN INI
Kementerian Tenaga Kerja janji menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) empat
Peraturan Pemerintah (PP) di sektor ketenagakerjaan sebagai turunan dari UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja pada pekan ini. Pertama, RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Kedua, RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Kerja, serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Ketiga RPP tentang Pengupahan, dan keempat RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
29
