Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2021
P. 107
Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro juga
membuat Bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rata-rata sudah di bawah 50 persen. Doni
merasa kebijakan ini perlu dipertahankan.
"Dengan karyawan swasta kami juga koordinasi dengan Ketua Kadin atas perintah Pak Menko
dan Bu Menaker sifatnya mengimbau. Kami harap pimpinan perusahaan ingatkan karyawannya
untuk bersabar dulu," kata Doni.
Selain itu, kebijakan Menhub mengenai tidak adanya larangan mudik juga bisa bersinggungan
dengan SKB 3 Menteri mengenai libur Lebaran 2021. Pemerintah telah menyepakati serta
merevisi cuti bersama 2021 demi menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag),
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
Tahun 2021.
"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah
dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi
hanya tinggal 2 hari saja," ungkap Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK,
pada Senin (22/02/2021) seperti dilansir laman Setkab.
Cuti bersama yang dipangkas pada Lebaran 2021 adalah tanggal 7, 18, 19 Mei. Sebelumnya,
tiga hari tersebut merupakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Kebijakan Menhub Budi Karya seperti tidak sejalan dengan SKB ini.
Di sisi lain, pemerintah malah mengisyaratkan untuk melarang mudik pada Lebaran 2021. Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bersama dengan Kepolisian,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Kementerian Dalam Negeri telah berdiskusi
sebelum mengambil kebijaka tersebut.
"Jadi ada kemungkinan. Saya belum boleh mengumumkan ini secara resmi karena harus
presiden, bahwa kita sudah menyiapkan kemungkinan besar untuk melakukan pelarangan
mudik," ungkap Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede dalam webinar, Kamis (25/3/2021).
Selain itu, pemerintah bakal mengatur tentang perayaan lebaran serta transportasi selama masa
mudik nanti. Raden menyatakan, kebijakan yang diambil tahun ini kemungkinan serupa dengan
tahun lalu.
"Kami memang kemungkinan akan menerapkan apa yang kita lakukan tahun lalu. Jadi akan ada
pembatasan untuk mudik," kata Raden.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, langkah tak
melarang mudik dari Kementrian Perhubungan adalah kebijakan yang terburu-buru.
"Karena Covid-19 masih tinggi penularannya, meskipun angkanya beberapa hari ini mengalami
penurunan, tapi kan tidak berarti Covid-19 sudah hilang," kata Trubus kepada Liputan6.com .
Menurut dia, Kementrian Perhubungan hanya memikirkan dampak dari Covid-19 kepada para
pelaku usaha di moda transportasi darat, laut dan udara yang selama setahun ini mati suri.
106
