Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2021
P. 152
Judul Larangan Mudik Lebaran 2021 Diterapkan pada 6 sampai 17 Mei
Nama Media jawapos.com
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/26/03/2021/larangan-mudik-
lebaran-2021-diterapkan-pada-6-sampai-17-mei/
Jurnalis Saifan Zaking
Tanggal 2021-03-26 12:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK)) Larangan mudik akan dimulai dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Dari tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan
pergerakan atau kegiatan daerah kecuali keadaan mendesak dan perlu
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Aturan-aturan yang menunjang ini akan diatur kementerian terkait, seperti
Satgas, dan akan diatur langkah pengawasan oleh TNI, Polri, Kemenhub dan Pemda
Ringkasan
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
menegaskan, bahwa mudik Idul Fitri 2021 ditiadakan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin banyak usai libur panjang. Keputusan itu
diambil setelah melalui rapat bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari
Kemenaker, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, BNPB, Kemendagri, KemenPAN-RB, TNI, Polri
serta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021 DITERAPKAN PADA 6 SAMPAI 17 MEI
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
menegaskan, bahwa mudik Idul Fitri 2021 ditiadakan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin banyak usai libur panjang.
Keputusan itu diambil setelah melalui rapat bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait.
Mulai dari Kemenaker, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, BNPB, Kemendagri, KemenPAN-RB,
TNI, Polri serta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
151
