Page 199 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 199

Judul               Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kenaikan UMK dan UMP Tahun 2022
                Nama Media          Haluan Padang
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            h
                Tanggal             2021-10-30 11:00:00
                Ukuran              60x139mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 5.250.000

                News Value          Rp 26.250.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  Netty  Prasetiyani  (Anggota  Komisi  IX  DPR  RI)  Jangan  sampai  yang  menjadi
              pertimbangan pemerintah hanya masukan dari kalangan pengusaha. Hal itu sangat tidak fair

              negative - Netty Prasetiyani (Anggota Fraksi PKS DPR RI) Harus ada jalan tengah antara tuntutan
              buruh, kepentingan pengusaha/perusahaan serta kondisi ekonomi di masa Covid-19. Selain itu,
              kenaikan upah ini juga penting untuk men jaga daya beli masyarakat



              Ringkasan

              Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Netty  Prasetiyani  berharap  pemerintah  melalui  Kementerian
              Ketenagakerjaan mempertimbangkan tuntutan kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK)
              dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. Menurut Netty, di tengah pandemi Covid-19 ini,
              aspek kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk rakyat Indonesia harus diperhatikan.



              PEMERINTAH PERLU PERTIMBANGKAN KENAIKAN UMK DAN UMP TAHUN 2022

              Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Netty  Prasetiyani  berharap  pemerintah  melalui  Kementerian
              Ketenagakerjaan mempertimbangkan tuntutan kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK)
              dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. Menurut Netty, di tengah pandemi Covid-19 ini,
              aspek kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk rakyat Indonesia harus diperhatikan.

              "Jangan  sampai  yang  menjadi  pertimbangan  pemerintah  hanya  masukan  dari  kalangan
              pengusaha. Hal itu sangat tidak fair" tutur Netty dalam pernya taan tertulisnya, Kamis (28/10).

              Meskipun regulasi penentuan upah minimum sudah diubah dengan menggunakan PP 36 Tahun
              2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, dirinya ingin pemerintah menemukan jalan
              tengah di antara tuntutan buruh, kepentingan perusahaan, dan pengusaha. Adanya jalan tengah
              ini  akan  menjadi  krusial  agar  roda  ekonomi  Indonesia  tetap  berputar,  mengingat  daya  beli
              masyarakat dipengaruhi oleh kenaikan upah.


                                                           198
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204