Page 85 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 85
BURUH MAU UPAH NAIK 10% TAHUN DEPAN, PENGUSAHA MINTA
PENGERTIANNYA
Kalangan pengusaha merespons serikat buruh yang minta agar upah minimum 2022 naik 7-
10%. Mereka heran permintaan itu dasarnya dari mana, mengingat situasi dan kondisi ekonomi
Indonesia yang baru mulai pulih.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan saat ini pengusaha
sedang memutar otak agar tetap mampu bertahan sampai ekonomi kembali normal. Pihaknya
meminta serikat buruh mengerti akan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha saat ini.
"Dalam kondisi ketidakpastian ini sangat tidak elok jika teman-teman Serikat Buruh/Pekerja
meminta kenaikan UMP (upah minimum provinsi) secara berlebihan. Teman-teman (buruh)
harus mengerti akan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha saat ini," kata Sarman dalam
keterangan tertulis dikutip detikcom, Minggu (31/10/2021).
Serikat buruh diminta menunggu dan menghormati hasil keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang sudah dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional. Saat
ini penetapan masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan dijadikan
variabel untuk menghitung besaran upah minimum.
"Mari kita hormati proses dan format baru tersebut, berapa besaran yang diputuskan itulah yang
harus kita terima dan taati karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan sudah
mempertimbangkan berbagai aspek," imbuhnya.
Dunia usaha mengajak Serikat Pekerja/Buruh untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang
kondusif agar investor tidak ragu masuk ke Indonesia dengan menggambarkan bahwa
buruh/pekerja Indonesia sangat produktif dan siap menyambut para investor membuka
usahanya di Indonesia.
"Mari kita hadapi bersama ketidakpastian ini dengan saling bergandengan tangan, saling
menopang dan memahami untuk dapat bertahan dan bangkit kembali ketika COVID semakin
melandai. Ekonomi membaik maka kesejahteraan buruh/pekerja juga akan semakin membaik,"
imbuhnya.
Dalam waktu dekat Kemenaker akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum 2022.
Formula baru penetapan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Format baru itu memakai pendekatan beberapa variabel seperti jumlah rata-rata per kapita
rumah tangga, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja, dan jumlah rata-
rata anggota rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing masing daerah juga akan
dilihat mana yang lebih tinggi, serta adanya batas atas dan atas bawah sebagai dasar penetapan
upah minimum.
84