Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 15
Sikap ngotot pemerintah dan DPR untuk tetap membahas RUU Omnibus Law yang ditolak butuh
seluruh Indonesia ini patut dipertanyakan adanya kepentingan dari pengusaha.
"RUU Omnibu Law bukan solusi untuk menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi
saat ini," tandas Aulia.
Untuk itu FSPMI Jateng menolak RUU Omnibus Law dan meminta agar pembahasan RUU
tersebut dihentikan, karena merugikan buruh.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid yang menerima perwakilan FSPMI menyatakan akan
menyampaikan tuntutan kepada DPR RI.
"Sesuai dengan kewenangan kami meneruskan aspirasi masyarakat ke DPR RI yang membahas
RUU Omnibus Law," ujar dia.
Bagian Biro Hukum Pemprov Jateng, Adi yang ikut menerima buruh menyatakan, sampai
sekarang Pemprov Jateng belum menerima tembusan draf RUU Omnibus Law.
Padahal biasa bila ada pembahasan RUU oleh pemerintah dan DPR, terlebih yang menyangkut
daerah mendapatkan salinan draf RUU. "Kami mendapatkan draf RUU Omnibus Law dari media
sosial jadi tidak tahu benar atau tidak," jelas dia.
Setelah menyampaikan tuntutan kepada DPRD Jateng, pengunjuk rasa FSPMI Jateng
membubarkan diri dengan tertib.
14
