Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 78
dan investor berharap RUU ini segera disahkan agar nantinya bisa mengurai tumpang-tindih
kebijakan yang berdampak pada buruknya iklim investasi di Indonesia. Bahlil mengatakan, dalam
skenarionya, RUU Cipta Kerja ini akan rampung paling lambat akhir Oktober besok.
RUU CIPTA KERJA DIHARAPKAN TUNTAS AKHIR OKTOBER
Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang tengah dibahas oleh
pemerintah dan DPR, diyakini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia dapat memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Tidak heran jika banyak pengusaha
dan investor berharap RUU ini segera disahkan agar nantinya bisa mengurai tumpang-tindih
kebijakan yang berdampak pada buruknya iklim investasi di Indonesia.
Bahlil mengatakan, dalam skenarionya, RUU Cipta Kerja ini akan rampung paling lambat akhir
Oktober besok.
"Implementasinya paling cepat Oktober jadi pada 2021 baru terasa dampaknya yang sangat
besar. Pertumbuhannya bisa 2%-3% dari yang normal. Namun, ini sedang di detailkan dengan
Covid, perlu ada penyesuaian data," ujarnya dalam konferensi pers RUU Cipta Kerja untuk Daya
Saing Ekonomi. Transformasi Ekonomi, dan Demokrasi Ekonomi, di Jakarta. Selasa (8/9).
Menurut Bahlil. pembahasan pasal per pasal RUU Cipta Kerja di DPR masih terus berjalan.
Pembahasan juga dibarengi dengan perampungan Peraturan Pemerintah, sehingga begitu
selesai dibahas, undang-undang tersebut bisa langsung diketuk.
RUU yang menggabungkan 79 undang-undang yang memuat 1.200 pasal tersebut, diklaimnya
memiliki banyak manfaat, khususnya dalam menggenjot sektor investasi yang dikelola BKPM.
Antara lain, pertumbuhan ekonomi terkait investasi akan meningkat pesat, memangkas birokrasi
yang panjang, memberikan kepastian berusaha, penguatan UMKM, terciptanya pola kerja sama
yang baik, dan penciptaan tenaga kerja lokal.
"RUU Cipta Kerja bukan undang-undang masa lalu, ini undang-undang masa depan karena 16,5
juta tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan tak mungkin semuanya terserap sebagai
pegawai negeri sipil atau tentara, harus ada investasi baik dari dalam atau luar, menengah atau
kecil. UMKM juga jangan jadi komoditas politik di saat musiman, tapi negara harus hadir secara
berkesinambungan biiik dari aspek perizinan, permodalan, dan kerja sama," ucap Bahlil.
Mendesak
Omnibus Law, tambahnya juga mendesak untuk disahkan bila melihat kondisi daya saing
ekonomi Indonesia saat ini. Sebut saja, inefisiensi perekonomian Indonesia ditunjukkan dari
ICOR 2018 sebesar 6,6 dibandingkan Thailand 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6, dan Filipina 3,7.
Laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia pada pertengahan Oktober 2019 lalu
menyebutkan tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia tetap
berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara. Ditargetkan, tahun ini bisa naik ke posisi 60.
Lalu, kinerja logistik Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga, di mana peringkat logistic
perforntance index (LPI) Indonesia (2019) ada di 46, dibandingkan Malaysia 41, Vietnam 39,
Thailand 32, Singapura 7. Indeks persepsi korupsi Indonesia cukup tinggi yakni ada di urutan
ke-85 dari 180 negara. Belum lagi soal harga tanah, tarif air. upah minimum, kenaikan upah,
dan tarif listrik yang lebih mahal.
77
