Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

pemerintah, Kadisnaker, tapi juga tanggung jawab pengusaha dan serikat pekerja dan para
anggotanya," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

MENAKER MINTA P2K3 IKUT BANTU PEMERINTAH KENDALIKAN COVID-19

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan ikut membantu pemerintah mengendalikan COVID-19 di
tempat kerja hingga rumah.
"Saya mengharapkan agar semua pihak dapat melakukan upaya konkrit terhadap pelaksanaan
K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud di seluruh tanah air.
|Jadi ini kerja bersama dan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, Kadisnaker, tapi
juga tanggung jawab pengusaha dan serikat pekerja dan para anggotanya," kata Ida Fauziyah
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia meminta agar setiap perusahaan mendorong penerapan protokol kesehatan di tempat kerja
masing-masing dan mendorong agar semua pekerja dapat menerapkan prokes di perjalanan
maupun di rumah.

Menurut Ida, terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada semua tempat, bukan
hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan para pengusaha. Serikat pekerja atau serikat
buruh juga wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif.
Ida Fauziyah menjelaskan sesuai amanah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
dan Permenaker Nomor 04/Men/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli
Keselamatan Kerja, P2K3 adalah lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu
melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang
keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.

Ia mengatakan keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja yang
susunannya terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 atau
petugas K3 di perusahaan, sedangkan Ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan atau salah satu
pimpinan perusahaan yang ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan/sentra industri) dan
keanggotaannya harus mewakili unsur pengusaha dan unsur pekerja.

"Dengan kepengurusan tersebut, kami percaya bahwa keberadaan P2K3 sangat penting dan
strategis dalam mengembangkan dan melaksanakan upaya-upaya penting dalam bidang K3,
dalam kondisi sekarang ini juga termasuk penanganan COVD-19, " ujar dia.

Menaker Ida mengingatkan bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 P2K3 atau Satgas Penanganan COVID-19, agar
dapat berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 pemerintah daerah setempat.

Ia mengungkapkan jumlah perusahaan yang telah Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP)
hingga 15 Juli 2021, mencapai 356.500 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tercatat
10.023.419 orang.

Sementara itu, ia mengatakan terkait keselamatan kerja berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan, pada 2019 terdapat 114.235 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari
hingga Oktober 2020 terdapat 177.161 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja
yang 11 di antaranya disebabkan COVID-19.

Termasuk dalam kategori kecelakaan kerja adalah kecelakaan lalu lintas pada perjalanan pekerja
menuju tempat kerja, dari tempat kerja menuju tempat tinggal.

45