Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 116
"Apabila kita melihat kondisi yang ada saat ini, khususnya akibat second wave pandemi Covid-
19, terlihat adanya dampak yang cukup signifikan pada perekonomian di Indonesia,” kata Dinar
melalui pesan tertulis kepada JIBI/Bisnis, Rabu (27/10/2021).
Dengan demikian, Dinar meminta, masyarakat untuk menunggu data-data yang sedang
dipersiapkan oleh BPS. Dia pun memastikan bahwa data yang disajikan otoritas statistik itu bakal
menggambarkan situasi riil pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini.
"Penetapan upah minimum 2022 secara mayoritas diprediksi mengalami kenaikan walaupun
belum bisa memenuhi ekspektasi para pihak. Hal tersebut harus diapresiasi sebagai langkah
maju, mengingat kita masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19," kata dia.
Depenas dan LKS Tripnas sendiri telah mengadakan pertemuan pada 21-22 Oktober 2021 di
Jakarta. Persamuhan itu sepakat untuk mendorong penetapan upah minimum yang sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.
"Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Di sisi lain, persentase kenaikan upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan upah
minimum.
Penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021
tentang Pengupahan yang menggantikan PP Nomor 78/2015.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan
bahwa penghitungan upah minimum terbaru akan memakai sejumlah variabel baru.
Pada regulasi lama, kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan
ekonomi tahun berjalan.
"Kenaikan upah minimum tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun
berjalan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, batas atas, dan batas bawah upah minimum,"
kata Timboel, Minggu (24/10/2021).
Batas atas upah minimum sendiri dihitung dengan mengalikan rata-rata konsumsi per kapita dan
rata-rata anggota keluarga. Hasil dari perkalian itu lantas dibagi dengan jumlah rata-rata anggota
rumah tangga yang bekerja.
"Yang terpenting sekarang, otoritas statistik segera merilis angka-angka variabel yang
diperlukan, seperti tingkat konsumsi dan jumlah rata-rata anggota keluarga. Dengan variabel
yang makin banyak, kemungkinan kenaikan lebih kecil dari pada saat PP Nomor 78/2015
diterapkan," kata dia.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
115
