Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 159
Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Kemnaker
untuk ketiga tahap pada termin kedua ini mencapai Rp9,65 triliiun. Sebelumnya, pada tahap I,
Kemnaker menyalurkan subsidi gaji/upah kepada 2.180.382 pekerja/buruh, dan pada tahap II
disalurkan kepada 2.713.434 pekerja atau buruh.
"Percepatan penyaluran ini sebagai ikhtiar pemerintah untuk membantu daya beli pekerja/buruh
yang terdampak pandemi Covid-19 " kata Menaker Ibu Ida Fauziyahnu melalui Siaran Pers Biro
Humas Kemnaker Senin (16/11).
Laporan sementara dari Bank Penyalur per 15 November kemarin, realisasi penyaluran untuk
termin kedua secara total tahap 1 dan tahap 2, sudah mencapai 1,5 juta orang. Sementara
sisanya masih dalam proses penyaluran dan para pekerja dihimbau agar bersabar.
Berikut alur pemberian dana Bantuan Subsidi Upah kepada karyawan dikutip dari Instagram
@kemnaker
1. Data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pihak BPJS ketenagakerjaan kemudian melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima
bantuan.
3. Kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada
Manaker dengan melampirkan: - Berita acara - Surat pernyataan mengenai kebenaran atau
kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
4. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon
penerima bantuan.
5. KPA menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) bantuan kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
6. KPPN menyalurkan bantuan pemerintah ke bank penyalur (Bank Himpunan Milik
Negara/Himbara: Bank Mandiri, BRI, Bank BNI dan Bank BTN) 7. Proses penyaluran bantuan
oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada
rekening penerima bantuan dilakukan secara bertahap.
8. Proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
9. Jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampai akhir tahun anggaran,
sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.
10. Penyalur bantuan pemerintah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerja
sama antara KPA dengan bank penyalur.
11. Apabila pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
158
