Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 11
"Untuk itu, dalam kerangka pelaksanaan THR 2021, walaupun diberikan kesempatan untuk
melakukan perundingan bipartite antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja jika
pengusaha merasa tidak mampu, namun terdapat perbedaan dengan aturan 2020," tegasnya.
Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan
ketidakmampuan membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan.
Fadjar juga mengingatkan, pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan
pembayaran THR. "Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," tutup Fadjar.
Tak Mampu Bayar THR, Istana Minta Perusahaan Transparan (kmj).
10
