Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021

Selain itu, perusahaan yang mengklaim tidak mampu membayar harus menyertakan bukti
ketidakmampuan pembayaran kepada pegawai. Pembayaran pun harus sesuai perjanjian antara
pegawai dengan perusahaan.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani
mengatakan THR merupakan pendapatan non-upah. Adapun pekerja/buruh yang berhak atas
THR adalah pekerja tetap dan kontrak yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus
atau lebih. THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Ketentuan pembayaran THR pun sudah diatur dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar penuh di
tahun ini, ada sejumlah ketentuan yang berbeda dibandingkan 2020.

Salah satunya mengenai kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran
THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan
ketidakmampuan membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan.

"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK (perjanjian kerja), PP (peraturan
perusahaan), PKB (perjanjian kerja bersama), atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR di atas,
maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan
yang telah dilakukan," ungkap Fadjar dalam keterangan, Kamis (22/4/2021).

Fajar menerangkan, pembayaran THR sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia
beralasan, "Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan
perekonomian dari sisi permintaan." Fadjar juga mengingatkan, ketentuan pemberian THR saat
ini didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Permenaker
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan
pembayaran THR. "Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring," tutup Fadjar.

205