Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2021
P. 4
TERBITKAN PP 59/2021, RI PERKUAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PMI
JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP No. 59/2021). PP yang ditandatangani
Presiden Joko Widodo ini diundangkan pada 7 April 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan PP No. 59/2021 merupakan salah satu
aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UU PPMI). Menurutnya, PP yang telah diundangkan ini merupakan bagian perjuangan
dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran.
"Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yg
lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk
memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita," kata Menaker
Ida dari keterangan resminya, Jumat (23/4/2021).
Ida mengatakan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan aspek
pelindungan dan jaminan sosial mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara
sangat dinamis.
Pemerintah berkomitmen pekerja migran yang bekerja ke luar negeri semakin banyak
berorientasi kepada mereka yang terampil dan kompeten "Prinsipnya pemerintah memiliki
komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan salah
satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan regulasi yang
baik, " kata Ida.
Ia menjelaskan PP No. 59/2021 terdiri dari 7 bab. Bab I memuat tentang Ketentuan Umum
sedangkan Bab II mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
"Perlindungan PMI ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur
mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan,
hingga setelah bekerja," jelasnya.
Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan
pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif,
efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengoordinasikan
dan mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk.
Kedelapan layanan tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; pengaduan dan informasi;
kependudukan dan pencatatan sipil; kesehatan; keimigrasian; kepolisian; desk perbankan; dan
jaminan sosial.
Bab IV PP No. 59/2021 mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
"Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan
tata Kelola migrasi ini benar-benar membuthkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen
pemerintahan terkecil di desa," kata Menaker Ida.
Sementara itu, Bab V PP No. 59/2021 mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) dan Bab VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.
"Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi
tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan
bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat," ujarnya.
3
