Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur adanya jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja
(Wamenaker).
Menurut dia, Perpres 95/20 diterbitkan untuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di
Kemenaker. Dia pun memastikan bahwa Kepala Negara juga menerbitkan Perpres yang sama di
kementerian lainnya.

"Semua produk Perpres terkait SOTK organisasi kementerian disebutkan adanya Wamen. Seperti
Perpres 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan," kata Ida kepada
Okezone, Minggu (4/10/2020).

Politisi PKB itu menambahkan Perpres 95/20 mengatur jabatan Wamenaker diangkat untuk
pertimbangan efisiensi dan regulasi.

Selain itu, pengangkatan Wamen merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
"Dalam Perpres No 95/2020 pasal 2 yang menyebutkan diangkatnya Wamen lebih pada
pertimbangan efisiensi regulasi.

Tentang diangkat tidaknya merupakan hak prerogratif Presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah bahwa Presiden Joko
Widodo (Jokowi) ingin menambah dua kursi Wakil Menteri (Wamen) di Kementerian Indonesia
Maju.

Praktikno mengatakan, penunjukan jabatan Wamen membutuhkan surat Kepusan Presiden
(Keppres) dan bukan Peraturan Presiden (Pepres). Dua jabatan Wamen yang disebut tersebut
berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.

"Berita tentang rencana pengangkatan 2 Wakil Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan
Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu tidak benar (4 Oktober 2020)," kata Pratikno
dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Pratikno, dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada jabatan
Wamen. Tetapi, lanjut dia, Presiden mengangkat Wamen melalui Keppres.

"Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh Presiden pada 25 Oktober 2019 dan lain-lain,
tidak ada rancangan Keppres tentang pengangkatan Wamen," tandasnya.

(kmj).

277