Page 116 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, pengupahan yang berlaku dengan
menggunakan struktur dan skala upah.
"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun," ujarnya.

Sehingga, katanya, mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika
sekarang meminta pihaknya melakukan yang tidak sesuai kewenangan.

"Karena tugas Gubernur itu hanya menetapkan tidak mengoreksi," papar Ridwan Kamil.
Ia pun memberikan sejumlah solusi terkait upah saat bertemu serikat pekerja di Gedung Sate,
Kota Bandung.

Pertemuan itu digelar untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan solusi kepada para buruh
terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Ridwan Kamil menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK.
Sebab, hanya pemerintah pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.

"Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur
di luar DKI tidak punya kewenangan untuk mengubah UMK," jelasnya.

Sebab, katanya, rumusnya ditentukan dari pusat, termasuk kalau ada upaya-upaya yang berbeda
itu ada penegasan dari Mendagri.

"Tidak boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," ujar Ridwan Kamil seperti dilansir dari
Antara.

Ridwan Kamil menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh di Jawa Barat terkait
pengupahan pada 2022.

Misalnya dengan mencari formula penghitungan untuk buruh dengan masa kerja lebih dari
setahun.

"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," kata Ridwan Kamil yang kerap
disapa Kang Emil.
Sebagai informasi, UMK 27 kabupaten/kota telah ditetapkan menggunakan perhitungan PP
36/2021 yang merupakan turunan UU Omnibus Law.

UMK akan berlaku 1 Januari 2022 dan tidak ada penangguhan bagi pengusaha. (jpc/pojokjabar)

115