Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2018
P. 31
Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar
terhadap Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa). Sanksi ini dijatuhkan karena Kospin
Jasa tidak melaporkan ke KPPU mengenai akuisisi saham PT Asuransi Takaful Umum yang
mencapai 95 persen.
"Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 hurup b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda
serendah-rendahnya Rp 1 miliar rupiah," kata Ketua Komisi Mejelis Sidang, Kodrat Wibowo
di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).
Kodrat menjelaskan, dalam persidangan terungkap Kospin Jasa telah terbukti melanggar
ketentuan undang-undang yang mengatur aktivitas badan usaha. Yakni terkait
penggabungan, peleburan, dan akuisisi.
4. Milenial Jadi Investor Dominan di Penawaran ST-002
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) melalui Sukuk Negara Tabungan 002 atau ST-002 hingga penutupan akhir
masa penawaran pada 22 November 2018 telah menghimpun dana sebesar Rp 4,9 triliun.
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianty Hadiningdyah mengatakan, jika
dibagi berdasarkan usia, jumlah investor dari generasi milenial mencapai 44,61 persen dari
total jumlah investor, atau sebanyak 7.350 investor.
"Adapun dari sisi volume pembelian, kelompok Baby Boomers atau berusia 54 72 tahun
adalah terbesar, yang mencapai 45,44 persen dari total volume pembelian, atau sebesar Rp
2,25 triliun," papar Dwi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu
(8/12/2018).
Sedangkan jumlah investor terbesar berdasarkan kelompok pekerjaan adalah pegawai
swasta yang mencapai 36,49 persen, selanjutnya kelompok wiraswasta dan PNS/ TNI/ Polri
yang masing-masing mencapai 18,72 persen dan 11,71 persen.
5. LBH Jakarta Ungkap Dugaan Pelanggaran Aplikator Pinjaman Online
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan terkait dugaan pelanggaran
hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan fintech peer-to-peer lending atau aplikasi
pinjaman online.
Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait menceritakan, selama 20 hari, LBH
membuka pos bagi masyarakat yang mengadu soal dugaan pelanggaran oleh aplikator
tersebut.
Salah satu pelanggaran yang paling banyak dilakukan aplikasi pinjaman online tersebut
adalah penyebaran informasi soal peminjam dan juga data pribadi. Ketika peminjam
mengunduh aplikasi, aplikator meminta seluruh akses peminjam, termasuk data pribadi.
"Akar permasalahan yang dialami korban karena minimnya perlindungan data pribadi.
Aplikasi fintech sekarang bisa dengan mudahnya mengakses data pribadi kita," ujar Jeanny
di kantor LBH Jakarta, Minggu (9/12/2018).
Page 30 of 147.
