Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2021

Terkait RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kegalauan yang terjadi di masyarakat
Indonesia kebanyakan tentang batasan, norma dan sejauh mana tenaga kerja asing ini akan
menyerbu pasar tenaga kerja di Indonesia.

"Pasal 42 UU Cipta Kerja melarang TKA untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia,
hal ini dipertegas lagi dalam RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 6 ayat (1) dan
bahkan akan di- breakdown lagi jenis-jenis jabatan atau fungsi yang dianggap melakukan
pengurusan personalia yang dilarang diduduki oleh TKA oleh Menteri sesuai amanat Pasal 6 ayat
(2)", terang Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) UU Cipta Kerja Franky Sibarani dalam keterangan
tertulis, Sabtu (16/1/2021).

"Kami mengapresiasi kerja keras Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah siang malam
berupaya merumuskan RPP yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini", lanjut Franky.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Serap Aspirasi (TSA) UU Cipta Kerja selanjutnya akan
dibahas dalam rapat harmonisasi antar Kementerian terkait.
Diharapkan masyarakat untuk tetap positif dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan
pemerintah untuk dapat mengakomodasi seoptimal mungkin aspirasi masyarakat dalam UU Cipta
Kerja serta peraturan turunanya, yang salah satunya difasilitasi dengan dibentuknya Tim Serap
Aspirasi UU Cipta Kerja.
Dalam menyerap aspirasi masyarakat, Tim Serap Aspirasi (TSA) UU Cipta Kerja tidak hanya
mengajak para praktisi hukum namun juga mahasiswa, lembaga-lembaga terkait lainnya, serta
seluruh lapisan masyarakat baik dari unsur pekerja dan atau pengusaha.

Terlebih terkait RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini tidak dapat hanya dilihat
terpisah, namun juga perlu mempertimbangkan RPP terkait yakni tentang hubungan kerja,
pemutusan waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan serta jaminan kehilangan pekerjaan.

Sehingga, Kementerian terkait, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
saling berkonsolidasi.

Peraturan turunan dari UU Cipta Kerja diamanatkan untuk dapat selesai dalam waktu tiga bulan
sejak diundangkannya UU Cipta Kerja. Seluruh peraturan turunan harus sudah selesai di akhir
bulan Januari 2021 sehingga dapat difinalisasi sebelum 1 Februari 2021.

UU Cipta Kerja telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 dan disahkan
oleh Presiden pada 2 November 2020. Peraturan turunan yang tengah disusun mencakup 40
Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Draf RPP dan RPerpres yang tengah disusun dapat diakses di uu-ciptakerja.go.id dan uu-
ciptakerja.go.id/daftar-rancangan-peraturan-presiden-uu-cipta-kerja/.
Adapun informasi untuk mengetahui berbagai kegiatan diskusi TSA dapat dilihat melalui media
sosial yaitu Instagram: @tsa_ciptakerja dan Twitter: @tsa_ciptakerja.

50