Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JANUARI 2021
P. 72
Judul RI Tunda Kewajiban Majikan Tanggung Biaya Penempatan PMI,
Beneran?
Nama Media bisnis.com
Newstrend Biaya Penempatan PMI
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210115/12/1343342/ri-tunda-
kewajiban-majikan-tanggung-biaya-penempatan-pmi-beneran
Jurnalis Zufrizal
Tanggal 2021-01-15 08:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Indonesia disebut-sebut menunda penerapan kebijakan baru yang mewajibkan
majikan pekerja migran Indonesia (PMI) harus membayar sebagian dari biaya penempatan
pekerja yang dijadwalkan mulai berlaku pada 15 Januari.
Dalam media advisory yang dikeluarkan Kamis, (14/1/2021), seperti dikutip
https://focustaiwan.tw/ dari CNA , Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan
akan mengadakan jumpa pers pada Jumat (15/1/2021) untuk mengumumkan perpanjangan
masa transisi, yang berarti tanggal pemberlakuan kebijakan biaya penempatan baru akan
diundur.
RI TUNDA KEWAJIBAN MAJIKAN TANGGUNG BIAYA PENEMPATAN PMI, BENERAN?
Pemerintah Indonesia disebut-sebut menunda penerapan kebijakan baru yang mewajibkan
majikan pekerja migran Indonesia (PMI) harus membayar sebagian dari biaya penempatan
pekerja yang dijadwalkan mulai berlaku pada 15 Januari.
Dalam media advisory yang dikeluarkan Kamis, (14/1/2021), seperti dikutip
https://focustaiwan.tw/ dari CNA , Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan
akan mengadakan jumpa pers pada Jumat (15/1/2021) untuk mengumumkan perpanjangan
masa transisi, yang berarti tanggal pemberlakuan kebijakan biaya penempatan baru akan
diundur.
Pada Rabu (13/1/2021), Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menyatakan bahwa Indonesia
memberi tahu Taiwan tentang keputusan untuk menunda pertemuan yang dijadwalkan pada
Kamis untuk membahas masalah-masalah tentang biaya penyelesaian bagi pekerja migran
Indonesia Pada Juli 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan "kebijakan pembebasan biaya
penempatan," yang membatalkan biaya penempatan untuk 10 jenis pekerjaan, termasuk
pembantu rumah tangga, pekerja konstruksi dan pengasuh, yang mewajibkan majikan di luar
negeri dan pemerintah daerah Indonesia membayar biaya tersebut.
71
