Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2019

FSPPB secara keseluruhan mengeluarkan enam butir pernyataan. Pertama, bahwa
pernyataan presiden terkesan menyudutkan Pertamina dengan mengomentari
monopoli Pertamina seolah menjadi penyebab harga jual avtur tidak kompetitif.
Pernyataan yang disertai ancaman untuk memasukkan kompetitor ke bisnis avtur
tersebut dinilai menimbulkan bias pemberitaan kepada publik terhadap rangkaian
penyebab sebenarnya yang melatarbelakangi kenaikan harga tiket pesawat
domestik baru-baru ini.
Kedua, terkait harga avtur, FSPPB menyebutkan perlu dirunut berita mengenai
penjelasan dan klarifikasi INACA perihal harga tiket pesawat yang menyatakan
memastikan bahwa harga avtur tidak secara langsung mengakibatkan harga tiket
pesawat menjadi lebih mahal. INACA mengakui bahwa beban biaya operasional
penerbangan lainnya seperti leasing pesawat, maintenance dan lain-lain memang
menjadi lebih tinggi di tengah meningkatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD).

"Maka pernyataan Presiden mengenai harga avtur Pertamina yang seolah
menyumbang persentase signifikan pada kenaikan harga tiket perlu dikaji ulang
kebenarannya secara berimbang dengan membandingkan cost structure yang
terbentuk dari leasing pesawat, asuransi, biaya pemeliharaan dan biaya tak
langsung lainnya," ungkap FSPPB dalam siaran pers yang diterima, Selasa
(19/2/2019).

Ketiga, FSPPB melalui Kuasa Hukum Sihaloho & Co Law Firm, telah melayangkan
surat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Surat No. 080/SCO_Srt/I/2019
tanggal 24 Januari 2019) dan Menteri Perhubungan (Surat No.
0984/SCO_Srt/I/2019 tanggal 24 Januari 2019) untuk menyampaikan fakta terkait
harga avtur Pertamina yang masih bersifat kompetitif dan berada pada batas wajar.

FSPPB menyatakan, masyarakat dapat melihat tren penurunan harga avtur
Pertamina telah berlangsung bahkan sejak peak season November 2018 hingga
Januari 2019, meski secara terbalik harga tiket pesawat justru meningkat, dan terus
bergerak dinamis mengikuti harga MOPS, serta data yang menyebutkan harga jual
avtur Indonesia terbilang paling murah keempat di kawasan ASEAN.

Keempat, FSPPB mendesak Presiden agar berani memberikan perlakuan yang adil
bagi Pertamina, termasuk - tetapi tidak terbatas kepada komponen biaya yang harus
ditanggung, pemberian insentif dan tata niaga dalam distribusi avtur.

Kelima, FSPPB juga mendesak Presiden melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33
UUD 1945 dengan mengutamakan keberlangsungan hidup dan kesehatan bisnis
Pertamina selaku badan usaha milik negara yang menyokong pilar energi dan
perekonomian di Indonesia, sesuai nawacita dan janji kampanye membesarkan
Pertamina selayaknya pemerintah negeri tetangga membesarkan perusahaan
migasnya.

Keenam, FSPBB mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu yang berencana
memanfaatkan situasi kisruh harga avtur untuk mengerdilkan peran Pertamina
dalam melayani distribusi energi di seluruh bandara seantero Negeri.

Page 62 of 86.