Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

"Kalau saya dapat arahan lebih cepat lebih baik, target kami Agustus ini selesai. Tapi kalau
memang bisa lebih cepat lebih baik," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (30/7).

Namun, pemerintah masih membuka pintu bagi sejumlah pihak yang ingin memberikan
masukan terhadap RUU Ciptaker.

Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan dinamika dalam proses pembentukan kebijakan
yang harus diselesaikan.

"Oleh karena itu, mari sekarang mana bagian yang teman-teman anggap harus ada masukan,
ayo kita perjuangkan bersama-sama, saya terbuka sekali bagian mana pasal mana ayo kita
omongkan, jangan ngomong narasi terus," terang Bahlil.

Ia menyadari RUU Ciptaker masih mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Seperti
diketahui, penolakan tersebut salah satunya berasal dari serikat buruh dan pekerja.

Bahkan, serikat buruh dan pekerja menggelar aksi unjuk rasa mendorong pencabutan
pembahasan RUU Ciptaker.

Namun, Bahlil menyatakan pada dasarnya pemerintah tidak pernah mengorbankan buruh.
Pemerintah justru menginginkan ruang propsocial dan kompetitif, sehingga investasi bisa
masuk.

Pasalnya, Indonesia membutuhkan penciptaan lapangan kerja lantaran jumlah pengangguran
masih tinggi, yakni 7 juta orang. Belum lagi, jumlah angkatan kerja baru dan karyawan kena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi.

Di sisi lain, guna mendorong penciptaan lapangan kerja dibutuhkan investasi asing langsung
(Foreign Direct Investment/FDI). Lebih lanjut, RUU Ciptaker ini disebutnya sebagai salah satu
kunci mendorong investasi.

Ia menambahkan sejumlah negara telah melakukan reformasi terkait kebijakan penciptaan
lapangan kerja dan investasi. Menurunnya, Indonesia justru tertinggal dibandingkan negara
tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura.
"Ini harus diakui. Kita ini bukan berkompetisi dengan dalam negeri, kita kompetisi dengan
negara lain. Tidak mungkin, pertumbuhan ekonomi naik kalau tak ada FDI," tandasnya..

305