Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 208

Meski begitu, Ida memastikan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran
              bantuan  subsidi  gaji  tahap  1  dan  tahap  2  untuk  memastikan  penerima  tepat  sasaran.  Dia
              mengatakan, evaluasi ini tak hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi turut
              melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak bank Himbara.

              Sebelumnya, Ida menyebut penerima yang wajib mengembalikan bantuan tersebut adalah orang
              yang tidak sesuai dengan kriteria dalam Permenaker 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
              Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak
              Covid-19.

              Dalam  aturan  tersebut,  persyaratan  penerimanya  adalah  warga  negara  Indonesia,  terdaftar
              sebagai  peserta  aktif  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  BPJS  Ketenagakerjaan  yang
              dibuktikan dengan nomor kepesertaan, pekerja/Butuh penerima gaji/upah, kepesertaan sampai
              dengan bulan Juni 2020.

              Tak hanya bagi penerima subsidi yang tak sesuai kriteria, Ida juga mengingatkan pemberi kerja
              yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
              peraturan perundang-undangan.

              Adapun, sampai saat ini pemerintah sudah menyalurkan bantuan subsidi gaji dalam 2 tahap
              dengan total penerima sebanyak 5,5 juta pekerja. Di tahap pertama ada 2,5 juta penerima, dan
              tahap kedua sebanyak 3 juta penerima  Ida mengatakan, pihaknya pun sudah mengembalikan
              kembali beberapa rekening yang belum dapat tersalurkan, khususnya pada tahap 1, kepada BPJS
              Ketenagakerjaan.

              "Beberapa rekening yang belum dapat tersalurkan khususnya pada tahap 1, sudah kami kirimkan
              kembali  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  rangka  validasi  &  verifikasi  kembali  untuk
              disalurkan  kepada  pekerja/buruh  yang  berhak.  Hal  ini  untuk  memastikan  penerima  sesuai
              dengan nama dan perusahaan agar tepat sasaran," kata Ida.









































                                                           207
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213