Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 280
Judul Tahun 2021, Total 23 Hari
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend Cuti Bersama dan Libur Nasional 2021
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis d
Tanggal 2020-09-12 11:27:00
Ukuran 158x110mmk
Warna Warna
AD Value Rp 16.116.000
News Value Rp 161.160.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Menag (Menko PMK) Ada sedikit perubahan dari yang sudah direncanakan. Untuk libur
Hari Raya Idul Fitri 2021 yang rencananya 10, 11,12,13,14,15,17 digeser menjadi
12,13,14,17,18,19 Mei. Jadi cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 2021 menjadi tanggal 12,17,18,
dan 19 Mei. Sementara untuk Natal ada tambahan cuti bersama di tanggal 27 Desember dari
semula hanya tanggal 24 Desember. Jadi total libur nasional dan cuti bersama di 2021 menjadi
23 hari
positive - Muhadjir Effendy (Menko PMK)) Saya harap ini bisa dijadikan pedoman untuk kita
semua. Naskah SKB bisa ditandatangani atas perbaikan hasil rapat kita pada hari ini
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy bersama Menteri Ketenagakerjaan (Me-naker) Ida Fauziyah, Menteri Agama (Menag)
Fachrul Razi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Men-parekraf) Wishnutama, Menteri
Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang diwakili Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana telah
menyepakati dan menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.
Kesepakatan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menag,
Menaker, dan Menteri PAN-RB.
TAHUN 2021, TOTAL 23 HARI
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy bersama Menteri Ketenagakerjaan (Me-naker) Ida Fauziyah, Menteri Agama (Menag)
Fachrul Razi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Men-parekraf) Wishnutama, Menteri
Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
279
