Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 392
Judul Menaker Minta BLT Dikembalikan Lagi, Kenapa?
Nama Media detik.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5168972/menaker-
minta-blt-dikembalikan-lagi-kenapa
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-11 14:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Pekerja yang tidak penuhi syarat Permenaker Nomor 14 Tahun
2020 namun telah menerima bantuan ini, maka kami mohon yang bersangkutan wajib
kembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Berdasarkan hasil rapat
kemarin dengan Bapak Presiden, ini akan dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin
akan kita pertimbangkan enam bulan yaitu kuartal I dan II
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta BLT atau bantuan langsung tunai
sebesar Rp 600.000 per bulan untuk dikembalikan. Padahal, bantuan tersebut baru saja cair.
Apa alasannya? Dikutip dari CNN Indonesia, alasan Menaker minta BLT dikembalikan karena
ada penerima yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat. Maka dari itu, ia meminta agar subsidi
gaji dikembalikan.
MENAKER MINTA BLT DIKEMBALIKAN LAGI, KENAPA?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta BLT atau bantuan langsung tunai
sebesar Rp 600.000 per bulan untuk dikembalikan. Padahal, bantuan tersebut baru saja cair.
Apa alasannya? Dikutip dari CNN Indonesia, alasan Menaker minta BLT dikembalikan karena
ada penerima yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat. Maka dari itu, ia meminta agar subsidi
gaji dikembalikan.
"Pekerja yang tidak penuhi syarat Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 namun telah menerima
bantuan ini, maka kami mohon yang bersangkutan wajib kembalikan bantuan tersebut ke
rekening kas negara," jelas dia pada Selasa, (8/9/2020) lalu.
Adapun, syarat mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan adalah pekerja di bawah gaji Rp
5 juta per bulan, aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bukan PNS atau pegawai BUMN.
391
