Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 115
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi
mengatakan nantinya perlindungan dimulai dari sejak sebelum bekerja atau prakerja meliputi:
sosialisasi kepada calon pekerja migran di desa-desa, pendampingan orientasi pra penempatan
(OPP), dan peningkatan kompetensi.
Perlindungan selama bekerja meliputi monitoring penempatan pekerja migram melalui P3MI
(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), serta menindaklanjuti pengaduan atau
permasalahan di luar negeri bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sementara pelindungan setelah bekerja meliputi, pemberdayaan purna PMI dengan
memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Hal ini dimaksudkan agar
purna PMI bisa hidup mandiri. "Prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan bisa cepat
selesai," katanya, Selasa (4/8/2020).
Demi menguatkan perda perlindungan pekerja migran, Pemda Provinsi Jawa Barat akan
membangun Jabar Migran Service Center (JMSC) yang berfokus membangun sistem navigasi
migrasi.
"Kita juga sedang bikin yang namanya JSMC, Jabar Migran Service Center," sebut Rachmat.
Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem
perekrutan yang melibatkan peran dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota hingga desa.
JMSC juga membangun sistem pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem
pelacakan warga Jabar yang bekerja di luar negeri.
Pembangunan sistem navigasi migrasi ini akan melibatkan seluruh ekosistem migrasi, dari mulai
pemerintah daerah, pusat, perusahaan swasta pelatihan dan penempatan, lembaga-lembaga
keuangan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan peran dan tugas pemerintah daerah yang
disebutkan dalam UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
Perda dan JSMC ini akan terus digulirkan secara konsisten agar tidak ada lagi pekerja migran
ilegal dan memastikan pekerja yang diberangkatkan sudah sesuai dengan kompetensi.
"Target besarnya adalah keamanan dan kesejahteraan pekerja migran terjamin dan dilindungi
hukum," pungkas Rachmat.
114
